Untuk memaksimalkan kebijakan tersebut, ia menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas sumur resapan dan kolam tampungan tersebut.
"Tapi sumur resapan dan kolam tampungan ini penting, pasti mereduksi jumlah air yang mengalir. Syukur-syukur bisa mereduksi total," tambahnya.
Adapun, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W Paendong mengatakan, terjadi kerusakan yang signifikan di kawasan hulu di provinsi tersebut. Bahkan, menurutnya kondisinya sangat memperihatinkan karena banyaknya pembangunan yang dilakukan sehingga menghilangkan fungsi konservasi.
Misalnya di KBU saja terjadi alih fungsi sekitar 22% dari total luas kawasan tersebut.
"Selama 2019 saja, dari total 41 tibu hektare KBU, yang sudah terbangun 11.700 hektare," ujarnya.
Tak hanya itu, tambah dia, kawasan lindung di KBU pun turut dibangun akibat keserakahan manusia. Dari jumlah 16 ribu hektare kawasan lindung, menurutnya sudah terbangun 3.000 hektare lebih.
Dia menambahkan harus ada penghijauan kembali di kawasan hulu terutama yang berfungsi sebagai konservasi. Hal ini sangat penting agar bertambahnya kawasan resapan air sehingga meminimalisasi potensi banjir.
"Harus ada pendekatan rekayasa teknis. Tapi jangan sampai itu menjadi untuk dikeluarkannya izin pembangunan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: