Produktivitas Pertanian Jabar Terancam? DPRD Soroti Penempatan SDM dan Keterbatasan Anggaran di Cianjur

Upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Jawa Barat dinilai belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dan anggaran di lapangan. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat setelah menemukan sejumlah persoalan saat melakukan kunjungan kerja ke unit teknis yang menangani perlindungan tanaman di Kabupaten Cianjur.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur.

"Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada para petani, terutama dalam kegiatan pemantauan serta penanganan serangan hama yang membutuhkan tenaga dengan kompetensi khusus di bidang pertanian," ungkap Lina saat meninjau langsung kegiatan di BPTPH Wilayah I Cianjur, Senin (9/3/2026).

Di lapangan, Komisi II juga menemukan adanya penambahan tenaga dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang latar belakang pendidikannya tidak seluruhnya berasal dari sektor pertanian. Hal ini dinilai dapat memengaruhi efektivitas kerja unit teknis yang memiliki tugas sangat spesifik.

“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujar Lina.

Selain persoalan sumber daya manusia, Komisi II DPRD Jawa Barat juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional yang dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kegiatan pemantauan di lapangan. Minimnya dukungan anggaran membuat petugas kesulitan melakukan monitoring secara rutin terhadap potensi serangan hama pada tanaman pangan dan hortikultura.

Padahal, menurut Lina, kegiatan pemantauan menjadi langkah penting dalam mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani akibat serangan hama yang tidak terdeteksi sejak dini.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” tegasnya.

Baca Juga: Surat Tegas Gubernur Jabar Jadi Fondasi Penertiban Tambang Parung Panjang

Komisi II DPRD Jawa Barat berharap temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penempatan tenaga kerja sekaligus memperkuat dukungan anggaran bagi unit teknis yang berperan langsung dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

"Dengan dukungan sumber daya manusia yang tepat dan anggaran yang memadai, diharapkan pelayanan kepada petani serta upaya pengendalian hama dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.