Delapan Negara yang Mengecam Kudeta Militer, Nomor 6 Kayak Kenal

Militer Myanmar menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari partai berkuasa pada Senin, 1 Februari 2021, pagi hari waktu setempat.

Militer mengatakan mereka melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilihan yang menghasilkan kemenangan telak bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Dilansir dari Al Jazeera, berikut ini kecaman dan keprihatinan dari pemerintah di dunia terkait kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

1. China

China berharap semua pihak di Myanmar dapat mengelola perbedaan dengan baik di bawah konstitusi dan kerangka hukum, serta menegakkan stabilitas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, membuat pernyataan tersebut dalam jumpa pers hari ini.

2. Australia

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha menguasai negara dan menahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.

"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil yang telah ditahan secara tidak sah.

3. Amerika Serikat

Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyatakan keprihatinan besar dan mendesak militer untuk segera 'membalikkan' tindakannya.

“Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November. Amerika Serikat mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan," kata Blinken.

4. Inggris

Perdana Menteri Boris Johnson mengutuk kudeta dan 'pelecehan warga sipil' yang terjadi di Myanmar. "Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan," tulis Johnson dalam cuitan Twitter.

5. Jepang

Kepala Sekretaris Kabinet, Katsunobu Kato, mengatakan pemerintah Jepang mengawasi dengan cermat situasi di Myanmar dan akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan keselamatan di sana.

"Saat ini tidak ada laporan tentang bentrokan apa pun, namun kami akan memperbarui informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Jepang percaya penting bagi semua pihak menyelesaikan masalah secara damai lewat dialog sesuai proses demokrasi," ujar Katsunobu.

6. Indonesia

Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan atas perkembangan di Myanmar dan menyerukan kepatuhan pada prinsip demokrasi dan pemerintah konstitusional.

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan melakukan dialog untuk mencari solusi atas tantangan agar tidak memperburuk kondisi," tulis pernyataan Kemlu RI.

7. Malaysia

Kementerian Luar Negeri Malaysia meminta militer Myanmar dan semua pihak terkait memberi prioritas tertinggi pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Myanmar, menegakkan supermasi hukum dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme hukum dan dialog dengan cara damai.

8. India

Kementerian Luar Negeri India mengatakan pihaknya mencatat perkembangan di Myanmar dengan perhatian yang mendalam.

"India selalu teguh dalam mendukung proses transisi demokrasi di Myanmar. Kami percaya supremasi hukum dan proses demokrasi harus ditegakkan. Kami memantau situasi dengan cermat."