Bandara Jenderal Soedirman Tunggu Verifikasi Keselamatan

PT Angkasa Pura II (Persero) merampungkan pembangunan landasan pacu di Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga. "Fasilitas utama sisi udara dengan pembangunannya sudah mencapai 100% adalah runway, taxiway, dan apron," kata Direktur Utama AP II, Muhammad Awaluddin, di Jakarta pada akhir pekan lalu.

Awaluddin mengatakan, kapasitas sisi udara tersebut dapat digunakan untuk melayani penerbangan pesawat jenis twin propeller seperti ATR 72-600. Dengan selesainya pembangunan itu, Bandara Jenderal Besar Soedirman sudah dilengkapi runway berdimensi 1.600 x 30 meter, apron seluas 69 x 103 meter, dan taxiway dengan lebar 15 meter.

Baca Juga: Pertama di Indonesia, Bandara AP II Punya Biosafety Management System Cegah Covid-19

Awaluddin mengungkapkan, pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman dilakukan sekitar dua tahun lalu. Perseroan mulai membangun dari nol atau lahan masih berupa tanah greenfield. Operator bandara pelat merah itu berharap, kehadiran Bandara Jenderal Besar Soedirman mampu meningkatkan konektivitas udara di Tanah Air.

"Setelah pembangunan fasilitas utama sisi udara tuntas 100%, proses selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan regulator penerbangan sipil, yakni Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Setelah proses verifikasi usai dan mendapat persetujuan dari regulator, Bandara Jenderal Besar Soedirman akan dibuka dalam rangka pengoperasian minimal, bekerja sama dengan TNI AU Lanud Jenderal Besar Soedirman untuk menggunakan fasilitas TNI AU sebagai fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, bangunan PK-PPK, dan sebagainya.

Director of Engineering AP II, Agus Wialdi, menuturkan, ke depan perusahaan juga akan melakukan pembangunan terminal penumpang dengan kapasitas hingga 300 ribu penumpang per tahun. "Pada tahap awal, pergerakan penumpang diproyeksikan sekitar 98 ribu penumpang per tahun dengan 4.500 pergerakan pesawat," tambahnya.

Agus menilai, keberadaan Bandara Jenderal Soedirman ini dapat mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat khususnya terkait dengan kebutuhan transportasi udara di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, serta Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.