Epidemiolog: Kurva Pandemi yang Lama, Makan Banyak Korban

Miko mencatat bahwa dalam implementasi kebijakan PPKM, khususnya terkait WFH, tidak diawasi dengan baik. “Implementasinya belepotan,” ujarnya. Selain itu, masyarakat juga ia sebut cenderung cuek mengingat dalam kebijakan PPKM tidak terlihat adanya sanksi yang dikenakan jika kewajiban bekerja dari rumah tidak dijalankan.

“Harusnya dengan WFH 75% kemudian pemerintah melakukan check point di jalan-jalan, melakukan check random di kantor-kantor baik itu kantor pemerintah maupun swasta di cek begitu dan itu tidak dilakukan pada PPKM,” pungkas Miko.

Lantas apa solusi yang ditawarkan? Dicky Budiman mendorong pemerintah memberlakukan PSBB sesuai regulasi, dalam hal ini UU Karantina Kesehatan terutama di Pulau Jawa. Tentu ditambah dengan penguatan 3T seperti yang sebelumnya disebutkan.

“Setidaknya untuk Jawa saja dengan melakukan PSBB, ditambah penguatan testing-nya, setidaknya 100.000 itu dari Jawa, 100-150 ribulah tes per hari di Pulau Jawa itu. Yang artinya ini bisa tiga atau empat kali lipat dari yang ada sekarang tesnya,” katanya.

Miko meminta pemerintah lebih serius dalam kebijakan pembatasan sosialnya.

“PPKM itu namanya pembatasan kegiatan sosial, satu yang salah dari PPKM yang diperpanjang ini kenapa pembukaan mal malah diperpanjang?” ujarnya. “Jadi, menurut saya, harus benar-benar serius karena sekarang kita lagi wabah dan lagi meningkat, dan kapasitas pelayanannya sedang terancam penuh,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah kini hadir dengan strategi baru untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Tanah Air, yaitu dengan membuat pos-pos komando (posko) di tingkat desa dan kelurahan yang akan tersebar secara nasional. Posko ini beranggotakan satuan tugas (satgas) dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Salah satu fungsinya adalah untuk membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pelaksanaan dari PPKM.

“Fungsi prioritas posko adalah untuk mendorong perubahaan perilaku di masyarakat agar patuh terhadap 3M, memberikan layanan masyarakat, menjadi pusat kendali informasi yang langsung bisa diteruskan ke pemerintah pusat dan menguatkan pelaksanaan 3T di desa,” kata Prof Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/2).

Pemerintah menaruh harapan dengan adanya posko, penularan COVID-19 hingga tingkat terkecil dapat dikendalikan. Posko juga diharapkan dapat menjadi langkah mitigasi dari kondisi yang sedang kita hadapi di beberapa darah yaitu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, kata Wiku.