Demokrat Minta Surat AHY Sempat Gak Sempat Mohon Dibalas, Pratikno Senyum Dingin

Namun, orang-orang Demokrat tetap berharap Presiden Jokowi membahas surat itu. Bukan cuma dijawab secara lisan oleh Pratikno. 

Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Herman Khaeron menyebut, jawaban yang disampaikan Pratikno juga tidak gamblang. Sehingga, bisa memancing spekulasi.

"Ini tidak jelas. Pernyataannya (Mensesneg) tidak jelas. Kalau bilang internal, nyatanya ada keterlibatan Pak Moeldoko sebagai orang di lingkaran Presiden," kata salah satu orang kepercayaan SBY ini, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Herman menilai, jawaban Pratikno justru menimbulkan banyak tanda tanya baru. Apakah memang tidak ada keterkaitan dengan Jokowi maupun dengan lingkaran Istana lainnya. Atau, apakah Moeldoko tidak melaporkan apa adanya kepada Jokowi. "Tentu dari semua itu, kami berasumsi Pak Presiden lebih melihat ini individu (Moeldoko) lah," lanjutnya. 

DPP Partai Demokrat berencana akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai sikap Istana tersebut. Namun, beberapa kader sudah mengeluarkan sikap duluan. Seperti Rachland Nashidik. Dia meminta Jokowi “menertibkan” Moeldoko.

"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah ‘internal’ Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diijinkan Presiden," tulisnya di akun Twitter @RachlanNashidik, kemarin.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief juga bersikap. Dia menyebut, jika Jokowi tidak bersikap, publik bisa menuduh yang tidak-tidak.

“Kudeta tengsin sudah ditumpas kurang dari 24 jam. Pelakunya sudah teridentifikasi jelas. Sekarang tergantung Pak Jokowi, apakah kantor kepresidenan akan terus terbebani sampai 2024 atau tidak. Jika tidak diberhentikan, saya khawatir masyarakat akan menuduh ada keterlibatan,” tulisnya di akun Twitter @Andiarief__.