Junta Militer Terus Tekan Rakyat hingga Blokir Facebook, Ribuan Warga Myanmar Serbu Twitter

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejak penguasa militer baru Myanmar memblokir sementara Facebook, ribuan orang bergabung dengan Twitter. Data itu berdasarkan unduhan aplikasi dan perkiraan Reuters. Banyak yang menggunakan Twitter dan tagar pro-demokrasi untuk mengkritik kudeta militer.

Mereka menyerukan protes damai sampai hasil pemilu November yang dimenangkan secara telak oleh partai Aung San Suu Kyi itu dihormati.

Baca Juga: 4 Hari Berkuasa di Myanmar, Junta Militer Makin Ganas dan Terus Tekan Rakyat

Tagar #RespectOurVotes, #HearTheVoiceofMyanmar, dan #SaveMyanmar semuanya memiliki ratusan ribu interaksi pada Jumat (5/2), menurut pelacak tagar BrandMentions.

Junta merebut kekuasaan pada Senin dalam kudeta melawan pemerintahan Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Tindakan junta itu dengan dalih melawan "kecurangan pemilu."

Otoritas militer melarang Facebook Inc hingga 7 Februari demi "stabilitas". Hampir setengah dari populasi Myanmar merupakan pengguna Facebook. Selama ini lawan-lawan Junta menggunakan Facebook untuk mengorganisir diri.

Butuh beberapa jam bagi penyedia internet untuk memberlakukan larangan tersebut. “Dengan adanya larangan Facebook, para aktivis mulai membuat akun Twitter dan membagikannya di profil Facebook mereka,” ungkap ulasan pesan media sosial.

Twitter pada Jumat berada di antara lima aplikasi yang paling banyak diunduh di Google dan Apple, menurut data perusahaan riset SensorTower. Dari sekitar 1.500 akun Twitter baru yang ditinjau Reuters dan diaktifkan dalam dua hari terakhir, mereka menggunakan tagar terkait Myanmar.

Sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai penentang pemerintah militer Myanmar, sementara beberapa akun pro-militer dan memposting tautan ke siaran pers junta .

Beberapa aktivis pro-demokrasi menggunakan tagar #MilkTeaAlliance, untuk meminta dukungan kepada gerakan pemuda lintas batas yang mendorong demokrasi.

Tagar yang dimulai di Thailand pada April itu digunakan secara mencolok oleh aktivis Hong Kong, Thailand, dan Taiwan.

Twitter telah menjadi andalan bagi para aktivis pro-demokrasi di kawasan itu. Twitter menolak berkomentar tentang lonjakan pengguna di Myanmar.