Transformasi Media Sebuah Keharusan di Era Gempuran Disrupsi Digital

Transformasi digital adalah satu keharusan yang mau tidak mau harus kita lalui. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Moh. Nuh saat memberikan sambutan pembuka pada Webinar Nasional tentang "Jurnalisme Berkualitas: Menguatkan Keberlanjutan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi Ditengah Gempuran Disrupsi Digital".

Webinar yang dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 ini, berlangsung di Candi Bentar, Putri Duyung Ancol Jakarta, Minggu (07/02/2021).

Baca Juga: Strategi 10 Kepala Daerah Penerima Anugerah Kebudayaan PWI 2021

Menurut M. NUH, yang harus kita lakukan menghadapi masa ini adalah harus terus membangun kebersamaan. Sudah jelas "lawan" kita, gempuran disrupsi digital.

Media harus sustainability. Untuk itu perlu terus dikuatkan. Kawan-kawan pers esensinya adalah penjahit. Namun, kadang kala pakaian itu sering melorot robek sebelahnya sehingga menjadi tidak bermanfaat. 

"Esensinya, pers harus terus menjahit sehingga tidak ada pakaian yang tidak bisa digunakan karena lengan sebelahnya, misalnya, copot," ujar M. Nuh.

Jadi, tambahnya, tugas kita harus terus menjahit. Potensi kebangsaan dan kenegaraan harus terus dijahit supaya menjadi kuat.

Fenomena kemestian harus sinergi. Dalam konvegensi tidak ada yang tidak bisa. Hanya saja perlu dipikirkan kesahian, ketepatan, dan kualitas media. Ini adalah jalan yang benar.

Keberlangsungan industri pers harus dijaga, dipastikan sustainabel.

Perlindungan kepada wartawan harus disampaikan kepada pemerintah agar kesejahteraannya yang menjadi perjuangan yang tiada henti dapat terwujud.

Sebab, tambahnya, apa yang kita hadapi sekarang, mau tidak mau harus dijalani. Transformasi media adalah satu keharusan yang tidak terbantahkan. 

"Jangan kita terjebak pada 'merasa nyaman'. Pandemi Covid-19 telah membawa banyak perubahan. Tak terkucuali transformasi teknologi. Saya berharap semua ini dapat kita lalui," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang turut menjadi narasumber mengatakan gempuran disrupsi digital tidak saja dirasakan media mainstream, namun turut dirasakan pula di Kantor Staf Presiden.

Disrupsi digital sendiri menjadi tantangan besar buat nilai jurnalisme di Indonesia. Berita hoaks, palsu, disinformasi dan lainnya menyebar di jagad maya lewat media sosial dan aplikasi pengirim pesan tanpa ada saringan.

Mantan panglima TNI ini menuturkan, fenomena seperti "clickbait", judul dan isi berita yang tidak sesuai juga menyebabkan kerap terjadinya mis-informasi. Kemudian hadirnya "news aggregator" yang seolah menjadi portal berita yang tidak menjaga kualitas dan kode etik jurnalistik. 

"Ketika naik dan terbaca oleh orang dan dijadikan referensi, nah bisa disinformasi, berita lama bisa muncul lagi dan tersebar di media sosial sehingga terjadi disinformasi di masyarakat," kata dia. 

Ia melanjutkan, disinformasi menjadi biang suburnya hoaks, dari Maret hingga Januari 2021 saja, ada 1.400 hoaks soal pandemi dan vaksin yang tersebar di media sosial.

 "Pemerintah pasti tak bisa jalan sendiri. Peran media ikut terlibat berpartisipasi untuk menanggulangi COVID-19 ini diharapkan," ucapnya.  

Sebelumnya, saat membuka Webinar Nasional, Ketua Umum PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN 2021, Atal S. Depari, mengajak semua insan pers untuk saling membangun, saling menopang, dan juga saling menguatkan dalam satu tujuan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pembicara yang hadir pada webinar bertema Jurnalisme Berkualitas: Menguatkan Keberlanjutan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi di Tengah Gempuran Disrupsi Digital ini di antaranya Ketua Dewan Pers, M. Nuh, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, pengusaha nasional Chairul Tanjung dan Kepala KSP, Moeldoko.