Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Sikap Demokrat juga masih sama, menyetujui ketentuan dalam draf RUU Pemilu. "Demokrat setuju normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam RUU Pemilu, termasuk di dalamnya Pilkada DKI 2022," kata Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Dia menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui rekam jejak calon kepala daerah sebelum memutuskan pilihan. Nah, jika pelaksanaan Pilkada berdekatan dengan Pilpres, masyarakat akan kehilangan momentum melihat visi misi kandidat. "Tahun lalu Pileg tenggelam oleh Pilpres. Begitu pun nanti nasib Pilkada," prediksinya, jika Pilkada dan Pilpres digabung.
Kemesraan DPR dan Pemerintah bukan kali ini saja. Pada Oktober 2020, mayoritas fraksi di DPR mengikuti keinginan Pemerintah dengan mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saat itu, PKS dan Demokrat sebenarnya menolak. Namun, kekuatan mereka tak cukup untuk melawan mayoritas fraksi.
Baca Juga: Elite Demokrat Sandingkan Moeldoko dengan Sumanto: Populer, Tapi...
Dengan pengamalan seperti itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus meragukan kemampuan PKS dan Demokrat untuk mendorong RUU Pemilu. Dia memprediksi, usaha PKS dan Demokrat akan kembali gagal. Sebab, DPR dan Pemerintah memang sedang kompak.
"Sulitlah untuk melawan. PKS dan Demokrat juga nampak tak galak memunculkan alasan soal perlunya RUU Pemilu," kata Lucius, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat hal serupa. "PKS dan Demokrat tak akan bisa berbuat apa pun," ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Pasalnya, jumlah kursi dan kekuatan politik keduanya sangat kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan kekuatan partai-partai koalisi pemerintahan. "Setujunya PKS dan Demokrat hanya akan sia-sia dan tak akan bertenaga," jelas dosen Universitas Al Azhar itu. [UMM]
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
