Junta Myanmar Bisa Dapat Mimpi Buruk, Ancaman Biden: Kami Bisa Blokir Sang Jenderal...
Para pengunjuk rasa memegang salam tiga jari selama demonstrasi di Yangon pada 6 Februari. | Kredit Foto: CNN
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan langkah baru untuk menekan para pemimpin militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan dan memulihkan demokrasi di negara itu.
Biden mengatakan, ia telah menyetujui perintah eksekutif yang akan membuka jalan pemberian sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar yang mengarahkan kudeta, bersama dengan anggota keluarga dekat mereka dan kepentingan bisnis terafiliasi.
Baca Juga: Junta Thailand Disurati Militer Myanmar, Minta Bantuan Gulingkan...
"Kami akan mengidentifikasi target putaran pertama minggu ini," ujar Biden dalam sambutan singkat tentang Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma.
"Dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," imbuhnya seperti dikutip dari ABC News, Kamis (11/2/2021).
Selain itu, Biden juga mengatakan pemerintahannya akan memblokir jenderal militer Myanmar untuk mengakses dana pemerintah senilai USD1 miliar yang disimpan di AS. Biden juga mengatakan.
Dalam kesempatan itu, Biden juga meminta militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan dan segera membebaskan para pemimpin dan aktivis pro demokrasi. Ia secara khusus menyerukan pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta presiden Win Myint.
"Ketika protes tumbuh, AS akan terus menyerukan hentikan kekerasan terhadap mereka yang menutut hak demokratis mereka," ucap Biden.
"Dunia sedang menonton. Kami akan siap untuk memberlakukan tindakan tambahan dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain bergabung dengan kami dalam upaya ini," sambungnya.
Terkait sanksi ini, dikutip dari USA Today, kepala juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan ia tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pembekuan aset atau sanksi. Ia mengatakan pemerintahan Biden akan segera merinci langkah-langkah kebijakan lainnya.
Militer Myanmar merebut kendali pemerintah pada 1 Februari lalu dan menahan pemimpin sipil negara itu, Aung San Suu Kyi, bersama dengan Presiden Myanmar U Win Myint dan lainnya.
Kudeta terjadi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan umum (pemilu) pada bulan November lalu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
