Jadi Bos Nomor Satu di BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mau Ngapain?
Warga mencari informasi tentang keaktifan keanggotaan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN di Jakarta, Selasa (3/11/2020). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 November 2020 akan mulai melakukan "cleansing data" atau penonaktifan sementara bagi peserta yang memiliki data tidak lengkap dan bermasalah, selanjutnya akan diaktifkan kembali apabila menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru Ali Ghufron Mukti siap bertugas melanjutkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sudah berjalan sejak 2014.
“Kami siap meneruskan langkah BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN-KIS," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan program JKN-KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan Program JKN-KIS.
Untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), tercatat 49,2 juta kasus di tahun 2016. Angka itu naik menjadi 69,6 juta kasus di tahun 2020. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), tercatat 7,6 juta kasus di tahun 2016 dan menjadi 9,03 juta kasus di tahun 2020.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian jajaran direksi baru. Pertama, fokus pada upaya meningkatkan kualitas layanan kepada peserta sesuai customer journey, antara lain dengan mengurai antrean di fasilitas kesehatan, mempercepat koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan, mengoptimalkan badging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan serta perkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
