Perdagangan Indonesia–Swiss, Sawit Jadi Fokus Pemungutan Suara

Para pemilih Swiss akan memutuskan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Indonesia pada Minggu (7/3/2021) mendatang. Isu utama yang diangkat adalah penetapan tarif impor minyak kelapa sawit yang rendah. Berbagai jajak pendapat memprediksi referendum tersebut akan berlangsung ketat.

Sebelumnya, Swiss telah menandatangani pakta dengan Indonesia pada 2018 bersama para anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA), yakni Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein. Berdasarkan FTA, kedua belah pihak akan secara bertahap mengurangi atau menghapus tarif impor pada produk-produk industri. Untuk minyak kelapa sawit, Swiss akan mengurangi tarif sekitar 20–40 persen untuk volume hingga 12.500 ton per tahun, tetapi hanya jika standar keberlanjutan terpenuhi.

Baca Juga: GIMNI: Pengaruh Kebijakan PE, Nilai Ekspor Sawit 2021 Diproyeksi US$30 Miliar

Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit dunia yang digunakan dalam produk kosmetik, makanan, dan bahan bakar nabati. Industri minyak kelapa sawit telah mendapatkan sorotan dari para aktivis lingkungan dan konsumen hijau. Mereka menganggap minyak kelapa sawit bertanggung jawab atas deforestasi, kebakaran hutan, dan eksploitasi pekerja. Parlemen Swiss meratifikasi kesepakatan tersebut pada 2019, tetapi gerakan "Hentikan Minyak Sawit" yang didukung Partai Hijau serta LSM lingkungan dan antiglobalisasi menyerukan referendum di bawah sistem demokrasi langsung Swiss.

"Saya menentang perjanjian perdagangan bebas karena menghapus bea cukai yang ada untuk mencegah persaingan tidak sehat dari negara-negara berbiaya rendah. Mereka mengarah pada masyarakat yang membuang-buang sumber daya. Standar untuk melindungi lingkungan atau kesehatan dan keselamatan masyarakat juga hilang di sepanjang jalan," ujar produsen anggur organik di Swiss Barat yang memprakarsai referendum, Willy Cretegny, seperti dikutip dari Reuters.

Komite referendum mengatakan, kesepakatan itu akan meningkatkan permintaan minyak sawit murah, menghancurkan hutan tropis, dan memengaruhi produksi minyak rapa dan minyak bunga matahari di Swiss.

Pemerintah merekomendasikan FTA karena perjanjian tersebut dikatakan akan memberi akses yang lebih baik bagi Swiss yang berorientasi ekonomi terhadap pasar Indonesia yang berkembang. Perjanjian itu juga akan mempromosikan produksi minyak kelapa sawit berkesinambungan karena hanya minyak bersertifikasi yang dapat menikmati pengurangan tarif.

Perlu diketahui, Swiss memiliki lebih dari 30 perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar Uni Eropa dan EFTA. Uni Eropa juga merundingkan perjanjian perdagangan dengan Indonesia.