Perseteruan Mayor Vs Jenderal Bintang 4 Makin Rusuh, Pemerintah Bak Makan Buah Simalakama

Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko mengaku sama-sama sudah menghadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk meyakinkan kepengurusan Partai Demokrat versi masing-masing  adalah yang sah.

Saat ini muncul persepsi publik bahwa terdapat dualisme kepengurusan di tubuh Partai Demokrat, yang harus dicarikan jalan keluar dan diputuskan oleh pemerintah selaku pembina partai-partai politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pemerintah dalam situasi dilematis untuk memahami kondisi saat ini.

Baca Juga: Prajurit Moeldoko Tuding Kongres Demokrat 2020 Buah dari Persekongkolan Jahat!

"Satu sisi KLB yang dilaksanakan sebagian eks kader Demokrat miskin legitimasi, sehingga hasilnya pun semestinya tidak dapat dipercaya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).

Sisi lainnya, kata Dedi, Moeldoko yang dipilih sebagai Ketua Umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah bagian dari pemerintah, dan hingga hari ini tidak ada sanksi apapun dari Presiden.

Kondisi ini, menurutnya, memungkinkan Moeldoko akan mendapat dukungan dari negara. Terlepas dari pelbagai faktor tersebut, Dedi melihat pemerintah dalam posisi yang cukup rumit dan dilematis.

"Meskipun pilihannya sederhana, jika pemerintah tidak mengambil sikap, berarti Demokrat masih berada di kepeminpinan AHY, karena sudah tercatat dalam lembaran negara seusai kongres ke-5 Demokrat," kata Lulusan Universitas Telkom Bandung itu.