Tangisan Darmizal Dikepret Prajurit AHY: Ini Bukan Sinetron Korea, Jangan Drama!

Menceritakan hal tersebut, ia menangis telah memenangkan SBY. Pasalnya, secara tak langsung ia melahirkan kepengurusan Partai Demokrat yang dikuasai oleh keluarga Cikeas.

"Saya bersalah, saya tidak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya tidak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan, malu saya, saya malu," ujar Darmizal.

Darmizal menjelaskan pula bahwa Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak terlibat dalam perencanaan forum yang melahirkan KLB. Moeldoko disebut baru menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum pada 5 Maret 2021 sore.

"Bapak Moeldoko sampai dengan tanggal 5 Maret sore baru menyatakan kesediaannya menajdi caketum, dan itupun dalam keadaan kekagetan. Saya bicara dengan beliau yang sedang menjalankan tugas," ujar Darmizal.

Ia menegaskan, Moeldoko tidak pernah mendatangi pihaknya untuk menggelar KLB dan menjadikannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sedangkan pertemuan yang terjadi sebelum AHY menyatakan adanya gerakan pengambilalihan pada 1 Februari lalu, juga ditegaskannya bukan membicarakan KLB.

Pertemuan itu hanyalah membahas upaya-upaya untuk mengirimkan bantuan ke Kalimantan Selatan yang saat itu terkena bencana banjir. Bukan untuk mendorong Moeldoko menjadi pimpinan Partai Demokrat, menggantikan AHY.

"Apa yang menjadi diskusi kecil-kecil ini meledak menjadi konferensi pers yang disebut dagelan kudeta, pengambilalihan kekuasaan ketua umum Partai Demokrat," ujar Darmizal.

Barulah setelah itu, adanya keluhan dari para kader yang menilai Partai Demokrat telah jauh dari yang dicita-citakan. Pasalnya, partai berlambang bintang mercy itu kini dinilai telah dikuasai oleh keluarga SBY.

"Keresahan kader-kader di bawah mau disalurkan ke mana, tidak ada saluran, mau melapor ke sini ketua majelis tinggi partai adalah bapak, wakil ketua adalah adalah anak yang juga ketua umum, mau lapor wakil ketua umum adiknya ketua umum," ujar Darmizal.

Ia menegaskan, KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum adalah sah. Sebab ditunjuknya Kepala KSP itu merupakan forum yang telah didukung oleh pemilik suara di DPD dan DPC.