Tangisan Darmizal Dikepret Prajurit AHY: Ini Bukan Sinetron Korea, Jangan Drama!

"Yang jelas kita berharap, kami berharap Partai Demokrat pasca kongres luar biasa kembali menjadi partai yang disenangi rakyat, rumah bagi semua orang, partai yang terbuka, modern, akuntabel, santun, cerdas, dan tangkas," ujar Darmizal.

Sementara itu, kabar akan adanya intimidasi terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah bermunculan. Tekanan disebut bertujuan agar pengurus di daerah bersedia mengakui kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya petugas intel yang mengintimidasi pengurus Partai Demokrat di daerah.

"Sampai dengan hari ini Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud (intimidasi pengurus partai)" tegas Samdo dalam keterangannya, Rabu (10/3).

Selanjutnya, kata Sambo, Propam Polri mengimbau siapa saja yang melihat, mendengar dan mengetahui adanya Anggota Polri yang menginteli, menguntit, menyelidiki dan mengintimidasi untuk melaporkan hal tersebut ke Propam di wilayah atau Propam. Sehingga dengan pihaknya dapat menindaklanjuti pelaporan tersebut.

"Pelaporan resmi akan segera ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan apabila ada tindakan pelanggaran Anggota Polri akan segera diumumkan secara terbuka, transparan dan akuntabel," ungkap Sambo.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengajak masyarakat Indonesia untuk memantau kasus dualisme kepengurusan partai Demokrat. Benny menyinggung adanya upaya intimidasi pada kader di daerah untuk mengakui kepengurusan Demokrat versi Moeldoko.

Benny merasa prihatin atas upaya tersebut karena merusak jalannya demokrasi di Tanah Air. Ia menyayangkan keterlibatan oknum kepolisian dalam kisruh partai Demokrat.

"Pasti, kami mengajak rakyat untuk bersama memantau ini (intimidasi pada kader Demokrat)," kata Benny pada Republika, Rabu (10/3).

Benny menyatakan memiliki bukti guna mendukung pernyataannya soal intimidasi oknum kepolisian. Hanya saja, ia memilih tak melaporkan upaya intimidasi dari oknum kepolisian itu ke Kapolri.

"Kami laporkan ke rakyat saja. Tapi kami ada kok buktinya," ujar anggota komisi III itu.

Selain itu, Benny menolak menyebutkan pengurus Demokrat di daerah mana saja yang mengalami intimidasi oleh oknum kepolisian. Ia menegaskan informasi itu belum sepatutnya menjadi konsumsi publik.

"Informasi itu bukan untuk diberitakan," sebut pria asal Nusa Tenggara Timur tersebut.