Junta Rilis Pernyataan Darurat Militer di Enam Kota Myanmar

Warta Ekonomi, Yangon -

Junta yang berkuasa di Myanmar telah mengumumkan darurat militer di enam kota yang berada di Yangon. Aturan ini mengikuti serangkaian perintah ketat dalam menahan arus informasi mulai dari memutus layanan internet hingga membungkam media.

Penyiar negara bagian MRTV mengatakan, pada Senin (15/3/2021), bahwa kota-kota Yangon di Dagon Utara, Dagon Selatan, Dagon Seikkan dan Okkalapa Utara telah dimasukkan ke dalam darurat militer. Pada Minggu (14/3) malam, militer mengumumkan hanya dua kota, Hlaing Thar Yar dan Shwepyitha, berada di bawah darurat militer.

Baca Juga: Miris! Aparat Kembali Tembak Mati 5 Pengunjuk Rasa dalam Aksi Damai Myanmar

Sejak pengambilalihan 1 Februari, Myanmar berada dalam keadaan darurat nasional. Para pemimpin sipil digulingkan dan ditahan dan para pemimpin militer bertanggung jawab atas semua pemerintahan.

Tapi, pengumuman akhir pekan adalah penggunaan darurat militer pertama sejak kudeta. Pengumuman terbaru ini menyarankan pengawasan keamanan militer yang lebih langsung daripada polisi setempat.

Pengumuman tersebut mengatakan bahwa Dewan Administrasi Negara bertindak untuk meningkatkan keamanan dan memulihkan hukum dan ketertiban. Komandan daerah Yangon telah dipercayakan dengan kekuasaan administratif, peradilan, dan militer di daerah di bawah komandonya.

Perintah tersebut mencakup enam dari 33 kota di Yangon, yang semuanya mengalami kekerasan besar dalam beberapa hari terakhir. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sedikitnya 38 orang meninggal pada Ahad dan puluhan lainnya luka-luka.

AAPP menyatakan, Hlaing Thar Yar adalah lokasi 22 warga sipil meninggal dunia. Lembaga independen ini mengatakan, lebih dari selusin warga sipil terluka dan menggambarkan sejumlah besar pasukan junta terlibat di kota itu. Sedangkan empat kematian lainnya dilaporkan di kota Bago, Mandalay, dan Hpakant.

Penghitungan AAPP terhadap korban akhir pekan meningkatkan jumlah warga sipil yang dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta menjadi lebih dari 100. Konfirmasi jumlah korban hampir tidak mungkin karena situasi keamanan dan tindakan keras terhadap media independen di Myanmar, tetapi berbagai kelompok telah mengumpulkan penghitungan dengan angka serupa.