Rangkap Jabatan Kuasa Hukum Demokrat Kubu AHY, Wakilnya Anies Santai Saja

Bambang Widjojanto (BW), selaku Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), kini merangkap juga menangani sebagai pengacara Dewan Pimpinan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara soal adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Bambang Widjojanto (BW) tersebut.

Baca Juga: Ada Demokrat Kubu Moeldoko demi Jokowi 3 Periode? 'Duh, Nggak Percaya'

"Semua sudah ada ketentuan siapa pun termasuk Pak BW yang termasuk anggota TGUPP, dia punya tugas di satu sisi ada sebagai pengacara, tentu sudah ada ketentuan dan lain-lain," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin (15/3/2021).

BW kini akan berhadapan dalam masalah hukum dengan kubu Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan ketua Umumnya, Jenderal Purnawirawan Moeldoko. Tentunya, Riza menegaskan, tidak ada yang dilanggar apa yang dilakukan oleh BW tersebut. Ia menyakini BW akan profesional dalam masalah ini.

"Tidak ada yang dilanggar, tentu selama bertugas ada batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak. Saya yakin Pak BW memahami dan mengerti batas-batas fungsi sebagai TGUPP dan juga sebagai pengacara," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus DPP dan 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga DPC se-Indonesia menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan, Senin, 8 Maret 2021. AHY dan para rombongan mengenakan atribut partai demokrat ke kantor Yasonna Laoly.

AHY mengatakan, maksud kedatangannya bersama rombongan ingin memberikan surat keberatan atas gerakan sepihak yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) oleh eks kader dan melibatkan pihak internal.

"Saya hadir hari ini dengan niat baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham jajaran untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak gerakan pengembailalihan kekuasaam atau klaim sebagai KLB," kata AHY.

Begitu juga dari kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dikabarkan sudah mendaftarkan berkas administrasi kepengurusannya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta Selatan, Selasa, 9 Maret 2021.

"Kita memang punya tim masing-masing sudah dibagi. Dan tadi informasinya sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM," kata Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Versi KLB, Razman Nasution di Jakarta.