Soal TKDN, Perusahaan Negara Langsung Buka-bukaan: BUMN Sudah Berikan Porsi 62 Persen

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kadiv Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Widi Santuso, mengatakan jika perusahaan plat merah milik negara, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khususnya bergerak di hulu migas sudah memberikan 62 persen pada Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

"Keterlibatan BUMN disini bisa memberikan porsi 62 persen terkait dengan TKDN yang ada di kita sampai dengan 2020," ujarnya, dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Ruangenergi, Kamis (25/3/2021).  Baca Juga: Ada Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris di BUMN, Ini Kata Kementerian BUMN

Menurutnya, SKK Migas sendiri juga telah membangun kerja sama strategis dengan BUMN terkait dengan penyerapan TKDN sendiri. 

Misalnya, kerja sama dengan Pertamina dalam pengadaan bahan bakar hingga pelumas untuk kebutuhan seluruh industri migas di Indonesia. 

Bahkan, pihaknya juga mengaku jika SKK Migas menggandengeng Sucofindo terkait dengan kegiatan verifikasi TKDN. 

"Kita kerjasama dengan Garuda Indonesia, untuk kerjasama dalam bentuk angkutan udara penumpang, juga jasa-jasa yang lain seperti kargo dan lainnya," ungkap dia. 

Tambahnya, "Termasuk juga Citilink. Jadi kalau Garuda untuk yang premium, Citilink untuk regulernya. Ini adalah bentuk bagaimana SKK Migas juga merangkul BUMN dan kita harapkan BUMN ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian," pungkasnya.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero), melalui SVP Communication and Investor Relation, Agus Suprijanto, mengklaim jika realisasi penggunaan TKDN dalam rantai bisnisnya sudah melebihi target.

Tercatat, sejak 2017-2019 rata-rata TKDN di proyek-proyek Pertamina sudah di level 45,8 persen dari target jangka pendek sebesar 25 persen.

Selain itu, ia juga mengatakan hingga Februari 2021, realisasi TKDN dalam proyek-proyek Pertamina sudah mencapai di atas 50 persen. 

"Kami Alhamdulillah bisa capai realisasi melebihi target yang ditetapkan 25 persen. Ini dilakukan dengan proses verifikasi oleh pihak independen pada beberapa proyek hingga subholding juga kita monitor. Kami akan teruskan agar capaian TKDN bisa terus meningkat minimal bisa mencapai 40 persen di 2026," katanya.

Sementara itu, pihaknnya juga mengatakan tidak melarang impor terkait pengadaan barang atau jasa selama belum tersedia di dalam negeri. 

"Mudah-mudahan kita bisa pertahankan komitmen ini dan kita harap bisa terus meningkatkan perekonomian dalam negeri," ucap dia.

Selain itu, peserta webinar lainnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengatakan, Indonesia ketergantungan impor komponen terutama sektor migas.

Pasalnya, menurut dia, selama ini pemerintah terlalu sibuk membuat regulasi penggunaan TKDN hingga lupa membangun industri komponen dalam negeri.

"Sebetulnya kesalahan kita yang pertama adalah kita terlalu banyak bicara tentang menggunakan komponen dalam negeri. Tetapi kita terlambat bicara, atau jarang bicara, bagaimana membangun industri yang menyediakan komponen dalam negeri," ujar Ferdinand.

"Ini kita menjadi sebuah negara pasar. Kita hanya membeli, membeli, membeli. puluhan tahun kita lupa membangun industri. Bagaimana supaya komponen lokal ini bisa digunakan oleh industri kita termasuk BUMN kita. Kita terlalu sibuk mengurus regulasi TKDN, selalu itu yang dilakukan padahal tidak punya industrinya," sambungnya.