Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Geger! Beredar Seruan Tangkap Mas Anies Selasa Besok, Disebar Sama Ferdinand...

Geger! Beredar Seruan Tangkap Mas Anies Selasa Besok, Disebar Sama Ferdinand... Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Beredar poster seruan untuk menangkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (6/4/2021) besok. Dalam poster tersebut, demo ini diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO dan kadernya untuk menyeret Anies ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, poster tersebut juga disebar di media sosial oleh mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, lewat cuitannya di Twitter, @FerdinandHaean3.

Baca Juga: Lama Bungkam, Bang Anies Curhat Sering Dihujani Kritik oleh Kader PKS

Ia menanggapi poster seruan aksi tersebut dengan mengatakan dirinya tidak tahu persis kebenaran terkait informasi dalam isi poster itu. Namun, jika benar HMI MPO akan melakukan aksi menyeret Anies Baswedan ke KPK maka dirinya mengaku ingin turut serta dalam aksi itu untuk memberi dukungan.

"Saya tidak tahu ini benar atau tidak, belum dapat info akurat. Tapi kalau ini benar, saya ingin turut serta hadir memberi dukungan!" ujarnya.

Baca Juga: Begini Curhat Anies Baswedan saat Putrinya Dirawat Covid-19 Selama 17 Hari

Adapun, Anies Baswedan sendiri telah melakukan pertemuan dengan KPK dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Pola Balaikota Jakarta, Senin (5/4/2021).

Hadir dalam pertemuan itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, dan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Sementara dari KPK hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Korsup Wilayah II KPK Dwi Linda Aprilia, dan Penanggungjawab Korsup Wilayah II KPK untuk DKI Jakarta Hendra Teja.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan pencapaian indikator-indikator tata kelola pemerintahan daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Dari semula 91 persen di 2019, menjadi 76 persen di 2020. 

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: