PWI Mendesak Uni Eropa Agar Bersikap Adil Soal Sawit

PWI Pusat mendesak Uni Eropa (UE) agar bersikap adil terhadap sawit milik Indonesia. Atal S Depari, Ketua Umum PWI Pusat, menegaskan betapa pentingnya komoditas sawit ini bagi Indonesia, dimana 41 persen lahannya justru dikuasai oleh petani.

Bahkan Atal  menambahkan bahwa Indonesia setiap tahun rata-rata mendapatkan devisa sebesar US$20 miliar dari komoditas ini. “Kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat dengan adanya komoditas ini,” tegasnya dalam sebuah konferensi Zoom antara Pengurus PWI Pusat dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincet Piket  pada Senin (5/4/2021).

Baca Juga: MPR Bersama PWI Kembali Adakan Uji Kompetensi Wartawan

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia sedang berseteru dengan UE di WTO. Indonesia sudah melayangkan gugatan ke WTO terhadap tiga kebijakan Uni Eropa yang mendiskriminasi sawit yaitu RED II ILUC, Delegated Regulation (DR) dan French Fuel Tax. Dalam kebijakan tersebut, kelapa sawit dituduh mengkonversi hutan menjadi perkebunan sehingga mengakibatkan kerusakan alam. Akibatnya, penggunaan minyak sawit di Eropa harus segera dihapuskan pada tahun 2030.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket mengatakan pihaknya memahami protes banyak pihak di Indonesia terhadap kebijakan kelapa sawit (palm oil) UE. “Hampir di setiap pertemuan dengan berbagai pihak di Indonesia kami selalu ditanyakan mengenai masalah tersebut,” ujar Piket.

Sebenarnya, lanjut Piket, pihaknya juga sedang mencari titik temu dalam kerangka yang mudah dipahami ke dua belah pihak. “Kami sedang melakukan penelitian ilmiah yang ekstensif untuk komoditas kelapa sawit sebagai bagian dari green deal (Program penghijauan Eropa – Red.)),” lanjutnya. Piket mengatakan bahwa penelitian ilmiah akan didasarkan pada penilaian yang adil dan scientific. “Sehingga semua pihak yang terlibat bisa saling memahami,” tambahnya.

Dia mengakui bahwa di pihak UE ada yang beranggapan bahwa sawit penyebab deforestasi dan hilangnya keragaman satwa. “Kami tidak bisa melarang NGO (LSM – Red) menyatakan pendapat mereka. We are free country,” tegasnya. Tapi dia menjamin bahwa pemerintah akan bersikap adil terhadap isu ini.

Mengenai masalah di WTO, dia mengatakan bahwa UE akan menerima hasil dari keputusan WTO. “Apapun hasilnya, kami akan menerima,” tegasnya.

Di pihak lain, PWI Pusat dan UE sepakat untuk meningkatkan kerjasama peningkatan kompetensi wartawan di negara masing-masing. “Kami akan mencari partner yang tepat di negara-negara UE agar Kerjasama ini bisa segera terealisasi,” tegas Piket.