Selain membentuk KPK Ibu Kota, Anies menyatakan antisipasi korupsi juga dilakukan Pemprov DKI dengan menerapkan digitalisasi dalam menyusun program. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya.
“Kalau di Jakarta yang harus kita lakukan dalam bicara tentang unsur ketiga, adalah dengan melakukan smart planning, smart budgeting, smart procurement," bebernya.
Baca Juga: AHY Gak Pernah Daki, Ujug-ujug di Puncak, Kubu Moeldoko Kasih Warning Keras: Bahaya!
Baca Juga: Boleh Mudik Asal Penuhi Syarat Ini...
Digitalisasi memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol dan pengawasan. Semua proses bisa diketahui oleh publik. Itu menutup celah praktik-praktik di ruang gelap yang memungkinkan terjadinya korupsi.
Smart planning budgeting ini merupakan pembaruan dari sistem e-budgeting pemerintah DKI. Anies mengganti sistem e-budgeting setelah ramai isu anggaran lem aibon dan lainnya dalam APBD 2020.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: