Gonta-ganti menteri, dilanjutkannya, bukan solusi atas masalah jebloknya kinerja menteri. Justru, reshuffle yang bisa bikin masalah.
"Contoh konkret itu seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah," urainya.
Meski begitu, dia menyatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Seknas Jokowi akan tetap mendukung jika Presiden merombak kabinetnya.
Baca Juga: Digoyang Kiri-Kanan, Mas Nadiem di Bawah Lindungan Ketum PDIP
"Tapi disarankan, perombakan tersebut tidak dilakukan setiap tahun. Kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan Presiden," imbuh Dedy.
Sementara untuk sosok yang mengisi jabatan Menteri Investasi, Dedy mengusulkan Presiden Jokowi mempertimbangkan nama Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim.
Menurutnya, track record Silmy dalam memimpin perusahaan baja itu sangat baik. Dia sukses membangkitkan perusahaan itu dari keterpurukan selama bertahun-tahun. "Sedangkan Nadiem Makarim kami pandang perlu untuk dipertahankan sebagai Mendikbud/Ristek," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: