Pegawai KPK Ancam Berontak Lawan Firli, Mas Novel Dengerin: Itu Sudah Kewenangan Pimpinan Cuk!

Sebelumnya, beredar surat yang berisi perintah kepada 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan langsung mereka.

Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Yonattan Damme Tangdilintin pada Jumat, 7 Mei 2021. Berikut adalah isi dari surat tersebut:

Baca Juga: Novel Baswedan Galak Banget: Pertanyaan-Pertanyaan TWK Menyerang Privasi dan Kebebasan Beragama

KESATU, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KEDUA, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Terkait itu, Novel Baswedan menegaskan dirinya bersama rekan-rekannya akan melakukan perlawanan.

Menurutnya, surat tersebut menyalahi aturan. Sebab, tes wawasan kebangsaan bukan tes kompetensi atau seleksi.

Terlebih, dalam Undang-Undang 19/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan kalau peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bersifat peralihan yang tak boleh merugikan pegawai KPK.

"Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), bukan tes kompetensi atau tes utk seleksi.Dlm UU 19/2019 dan Putusan MK jelaskan peg KPK mjd ASN hanya bersifat peralihan yang tidak boleh merugikan pegawai KPK.Tap digunakan untuk singkirkan 75 pegawai beberapa sedang tangani kasus besar," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya @Nazaqistsha Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Adapun, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa phaknya tidak ikut campur terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan alih status menjadi ASN.

Ia menyebut penonaktifan penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya adalah wewenang dari KPK.

"KPK tidak pernah mengatakan perlu penjelasan dari KemenPAN-RB dan BKN," kata Bima seperti dilansir detikcom, Rabu (12/5).