Strategi Pemerintah-Swasta Siaga Hadapi Karhutla

Warta Ekonomi, Jakarta -

Upaya pencegahan kebakaran hutan selalu menjadi pendekatan utama setiap tahunnya dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di negara tropis, utamanya Indonesia.

Tahun lalu, berkat pengendalian yang tepat dan sinergi dari berbagai pihak, jumlah karhutla melorot drastis hingga 82%. Berdasarkan data SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan yang terbakar di Tanah Air berkurang menjadi 296.942 hektare pada 2020 dari sebelumnya 1.649.258 hektare pada 2019.

Baca Juga: Kemen-LHK Perluas Moratorium Hutan Primer Jadi 66,18 Juta Ha

Meski demikian, upaya pengendalian karhutla harus terus masif dilakukan. Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan agar masyarakat mewaspadai munculnya titik api pada 2021, khususnya pada musim kemarau yang telah terjadi di beberapa wilayah pada bulan ini.

BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi karhutla kategori moderat dan tinggi pada bulan Juni–September 2021 di wilayah Riau, Jambi, dan Sumsel. Kemudian, pada bulan Juli–September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan. Lalu, pada bulan Agustus–Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.

Merespons cepat hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian. Yang teranyar adalah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan jika penandatanganan peraturan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

"Hal ini pun menjadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Upaya itu ditopang oleh langkah-langkah yang profesional dan berintegrasi," katanya dikutip dari menlhk.go.id, Jumat (7/5/2021).

KLHK juga aktif melaksanakan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). TMC terbukti berhasil menjadi salah satu upaya paling efektif mencegah karhutla di tahun 2020 karena hasilnya dapat membasahi gambut, mengisi kanal, serta embung untuk membantu tim pemadam darat.

Strategi lainnya dalam pencegahan karhutla yang dilakukan KLHK adalah menginisiasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal di 12 Desa model di seluruh Indonesia sejak tahun lalu. MPA Paralegal sendiri dibentuk melalui kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, Polri, Kementerian LHK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mencegah karhutla melalui partisipasi aktif masyarakat. Dalam jangka panjang, MPA-Paralegal juga akan diberikan program ekonomi produktif dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat peran serta mereka dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Sejalan dengan program pemerintah, dari sisi swasta, APRIL Grup juga melakukan pendekatan berbasis komunitas dalam pencegahan karhutla di sekitar wilayah operasional melalui program Desa Bebas Api atau Fire Free Village (FFVP).

Lewat FFVP, RAPP mengajak masyarakat untuk ikut serta menanggulangi kebakaran dan menjauhi praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Hingga 2020, Program Desa Bebas Api telah menjalin kemitraan dengan hampir 80 desa yang mencakup lahan seluas 753.604 hektare atau hampir sepuluh kali luas wilayah Singapura.

Program ini telah terbukti membantu mengurangi kebakaran hingga 90 persen di wilayah masyarakat setempat. Sebagai gantinya, perusahaan memberikan apresiasi bagi desa yang mampu menanggulangi kebakaran dengan pemberian dana infrastruktur desa hingga mencapai Rp100 juta per desa.

Selain itu, APRIL Grup juga berpartisipasi dalam Fire Free Aliance (FFA). FFA merupakan forum multistakeholder saling bertukar informasi dan mencari solusi dalam penanganan karhutla dan kabut asap.

Tak hanya itu, produsen pulp dan paper asal Provinsi Riau tersebut menyiagakan 2.275 firefighter terlatih yang tergabung dalam Fire Emergency Response Team (FERT) RAPP untuk menanggulangi kebakaran. FERT RAPP terdiri dari personel inti yang berjumlah 1.156 orang, anggota cadangan sebanyak 640 orang, dan anggota MPA sebanyak 480 orang. 

Tim itu dilengkapi berbagai peralatan, seperti pompa pemadam kebakaran dalam beragam jenis sebanyak 521 unit dan selang sebanyak 4.107 rol atau setara dengan 123 kilometer. Guna memudahkan pekerjaan, PT RAPP membekali tim pemadam kebakaran tersebut dengan sejumlah armada, seperti helikopter yang siap siaga, airboat, mobil dan motor patroli, drone, serta CCTV yang dipasang untuk memonitor area konsesi dan sekitarnya.