KPK Ribut-ribut Urusin Dapur, Para Koruptor Girang

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK belum juga kelar, meskipun Presiden Jokowi sudah turun tangan. Pimpinan KPK dan pegawainya masih saja adu kuat. Akibat buruknya, penanganan berbagai kasus korupsi jadi terbengkalai. Kalau KPK terus ribut urusin dapur, yang girang pastinya koruptor.

Sampai kemarin, status 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK masih dinonaktifkan sebagai pegawai. Padahal, Presiden Jokowi pada Senin lalu sudah jelas-jelas memberikan instruksi agar pegawai yang tak lulus TWK tak perlu dipecat. Cukup dibina saja.

Baca Juga: Lima Pimpinan KPK Pasrah Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Merasa nasibnya masih digantung, perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu, mengadu ke Kantor Ombudsman, kemarin. Mereka tiba sekitar pukul 10.00 WIB.

Rombongan dipimpin Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko. Dia didampingi Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Sujanarko mengatakan, agenda pemberantasan korupsi akan mandek kalau status 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK masih dinonaktifkan. Penanganan kasus-kasus terhenti lantaran tak ada pemeriksaan saksi atau tersangka.

Bukan hanya penanganan kasus, pekerjaan berkaitan dengan kerja sama internasional, Biro Hukum dan SDM juga terhenti. “Kalau tak mandek, setidaknya terganggu. Kalau begini, publik yang dirugikan,” kata Sujanarko.

Menurut Sujarnako, sikap Jokowi soal TWK sudah jelas. Pegawai yang tak lulus TWK cukup dibina saja. Tak perlu dipecat. Dengan pernyataan itu, lanjut dia, mestinya tak ada lagi masalah yang diteruskan.

“Kepala negara sudah memutuskan. Mau apa lagi digoreng-goreng? Apakah mau melawan presiden?” imbuhnya.