Orang Palestina 2 Kali Kirim Surat ke Jokowi Minta Pertolongan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim menganggap wajar Hamas sampai bersurat ke Jokowi. Mengingat kondisi yang dialami Palestina saat ini benar-benar memprihantinkan. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang diharapkan mampu menolong, justru sibuk dengan masalah internal. Sejumlah anggotanya, seperti Arab Saudi dan Mesir terjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

“MUI berharap Presiden Jokowi bisa memainkan perannya di OKI untuk melakukan konsolidasi internal. Karena saat ini Palestina ditinggal sejumlah negara di Liga Arab,” ulas Sudarnoto saat dihubungi, tadi malam.

Menurutnya, langlah konsolidasi akan semakin sulit jika diserahkan ke OKI. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki posisi penting untuk memainkan perannya dalam rangka merapatkan barisan. Misalnya, menyatukan dua faksi: Hamas dan Fatah yang ada di Palestina. Bisa juga membulatkan suara OKI dalam membantu Palestina, atau bahkan mempertimbangkan kembali anggota Liga Arab yang punya hubungan diplomatik dengan Israel.

Sudarnoto menilai, Jokowi harus merespons surat itu dengan memainkan perannya sebagai pemimpin negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebab dibandingkan dengan Turki, posisi Indonesia lebih meyakinkan. Diakuinya, di bawah kepimimpinan Recep Tayyip Erdogan, Turki menjadi negara yang berani. Hanya saja soal konflik ini, Turki sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1950-an. Sedangkan Indonesia, tidak.

Apa tanggapan pemerintah? Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah mengecam serangan Israel yang menewaskan wanita dan anak-anak. Termasuk serangan ke kantor berita Associated Press (AP) dan Aljazeera di Jalur Gaza yang dianggap pelanggaran kemanusiaan.

“Presiden atau Menteri Luar Negeri, telah berkomunikasi dengan pemimpin berbagai negara agar dapat membantu penyelesaian Palestina,” papar Moeldoko.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, Indonesia sudah tegas mendesak penghentian kekerasan terhadap Palestina. Kata dia, sikap itu sudah disampaikan Menteru Luar Negeri, Retno Marsudi saat menghadiri acara yang digelar PBB: General Assembly Joint Debate di bawah agenda item 37 (The Situation in Middle East) dan 38 (The Question of Palestine) atau Pertemuan Majelis Umum PBB mengenai Palestina, baru-baru ini.

“Kita sangat concerned dengan keselamatan manusia, saving lives. Jadi tidak bisa menunggu. Serangan-serangan itu harus berhenti, bukan hanya berhenti sementara, tapi benar-benar sustainable (berkelanjutan),” ungkap Febrian kepada pers secara virtual dari New York, Amerika Serikat, kemarin.