Ketika Hemat Anggaran Tak pada Tempatnya, Gaji Ke-13 Disunat dan PNS Disuruh Work From Bali

Menteri Keuangan (Mnekeu) Sri Mulyani Indrawati mengirimkan surat agar semua pimpinan Kementerian dan Lembaga melakukan penghematan anggaran belanja tahun ini.

Penghematan itu antara lain harus dilakukan dengan memangkas komponen tunjangan kinerja pada pembayaran gaji 13 PNS yang akan dicairkan pada awal Juni 2021.

Baca Juga: Sabar Ya... Gaji Ke-13 Cair tapi Dipangkas, PNS Kelewat Dongkol

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2021.

Surat itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Para Kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

“Kementerian dan Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2021 dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari PP No.63 Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran surat,” tulis Ani sapaan akrab Sri Mulyani.

Dalam surat itu, Ani menjelaskan, penghematan anggaran dilakukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membutuhkan anggaran besar.

“Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni dan Non Rupiah Murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji ke-13,” tulis Ani

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, pemotongan anggaran kementerian lembaga melalui tukin ini dilakukan untuk memenuhi cadangan anggaran pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah situasi sulit ini.

“Komponen tukin (THR dan gaji ke-13) yang tidak diperhitungkan itu, ditarik dan dimasukkan ke cadangan,” ujarnya, kemarin.

Seluruh Kementerian Lembaga pun diminta untuk menyerahkan revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja ke Direktorat Jenderal Anggaran, paling lambat pada tanggal 28 Mei 2021.

Penyampaian revisi sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021.

Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari menegaskan, instruksi dalam surat tersebut tidak akan mempengaruhi pembayaran gaji ke-13 yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurutnya, komponen gaji ke-13 sudah diputuskan lewat peraturan pemerintah sehingga tidak akan ada lagi perubahan. PP yang dimaksud yakni PP Nomor 62 tahun 2021 yang berisi gaji ke-13 diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok, dan tunjangan yang melekat tanpa tunjangan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, termasuk kemampuan keuangan daerah.

Penghematan itu mendapatkan sorotan banyak kalangan. Sebab, di saat yang bersamaan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencanangkan program Work From Bali bagi Aparatur Sipil Negara di kementerian tersebut, dan tujuh kementerian lembaga di bawah koordinasinya.

Program bekerja dari Bali dinilai sejumlah kalangan sebagai pemborosan. Melihat situasi tersebut, ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemerintah memang sering kali melakukan penghematan anggaran tidak pada tempatnya.

Ia mencontohkan, anggaran belanja kementerian dan lembaga dihemat, tapi proyek infrastruktur jalan terus di 2021 dengan alokasi Rp 417 triliun.

“Ini apa yang mau dihemat? Karena Ibu Sri Mulyani penghematan juga sering tidak pada tempatnya. Sementara, proyek infrastruktur, anggarannya dipacu di 2021. Lalu ada ajakan Work From Bali, itu saya juga tidak sepakat,” ujarnya.