Kredit Foto: KSP
Baca Juga: Vaksinasi Lansia, Upaya Menjaga dan Sayangi Orang Tua
Baca Juga: Moeldoko: Kami Solid Dukung Arahan Presiden Jokowi!
Sementara karena polemik yang kian panas di masyarakat terkait dengan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) justru akan menjadi kontra produktif bagi KPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam berbagai kasus korupsi yang jelas merupakan salah satu masalah bangsa, maka sangat logis bila polemik itu harus segera diakhiri.
“Karena itu saya meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyudahi polemik yang tidak konstruktif, serta di sisi lain memberikan kesempatan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan penataan internal kedalam agar tugas-tugas utama KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan optimal,” kata Prof Agus.
Dalam sebuah pernyataan pers yang diterima hampir seluruh media massa arus utama beberapa waktu lalu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menepis anggapan adanya pengabaian arahan Presiden Joko Widodo terkait polemik pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Moeldoko menyatakan semua lembaga solid mendukung arahan Jokowi.
"Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya. Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden. Untuk menjalankan arahan Presiden, di antaranya Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan menyampaikan arahan Presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya. KemenPAN-RB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Vaksinasi Lansia, Upaya Menjaga dan Sayangi Orang Tua
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
