Prajurit Korps Marinir mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan. | Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
"Publik nilai negatif, kredibilitas datanya diragukan. Dianggap karena enggak dapat bagian, lalu bikin ramai," cuitnya.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, sebelumnya juga mengkritisi pernyataan Connie tentang mafia alutsista. Baginya, komentar tersebut sulit dianggap objektif dan berdasarkan fakta lantaran dia telah menjadi kader Partai NasDem.
"Soal posisi pengamat, ya, pengamat saja, enggak usah berpartai gitu, ya. Kalau berpartai, pengamatnya, ya, ditinggalkan sehingga perspektifnya, agar pendapatnya, pandangan-pandangannya objektif," ujarnya saat dihubungi, Kamis (27/5) lalu.
"Seperti pengamat kayak saya memilih untuk tidak berpartai. Kecuali kalau saya ingin memihak, jika saya ingin berpartai, ya, sudah (posisi) pengamat saya hilang," sambung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Apabila kondisinya seperti sekarang, menjadi pengamat dan politikus pada saat bersamaan, maka orang cenderung melihat pernyataan Connie sarat pesanan.
"Akhirnya ketahuan, terbuka, kan, sesungguhnya ada pesanan tertentu," jelasnya.
Menurut Ujang, Connie seharusnya membuka masalah tersebut melalui saluran-saluran partainya jika memang bertujuan membongkar praktik lancung dalam pengadaan alutsista. Melalui perwakilan NasDem di Komisi I DPR, misalnya.
"Angkat saja kasusnya di partainya, ya, kan? Dorong saja di DPR untuk buka kasus itu. Berani tidak? Nah, itu lebih (menunjukkan sikap) seorang kesatria," tuturnya. "Persoalanya, jangan-jangan partai sendirinya dapat (proyek alutsista)."
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
