Colek Prabowo, Demokrat Ingatkan Pemerintah Hati-hati Belanja Alutsista Pakai Utang

Anggota Komisi Pertahanan DPR Rizki Aulia Natakusumah mengingatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berhati-hati memberikan masukan ke Presiden Joko Widodo (Menhan) dalam merancang Peraturan Presiden (Perpres) pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpahankam) yang terkait pembiayaan luar negeri.

Justru menurutnya, pemerintah terlebih dulu mengevaluasi beberapa kesepakatan kerja sama dengan pihak luar negeri, yang belum menunjukkan hasil positif yang signifikan.

"Kita semua masih ingat bagaimana kerja sama KFX/IFX hingga saat ini belum jelas hasilnya," kata Rizki, Minggu (30/5/2021).

Baca Juga: Persempit Ruang Gerak Mafia, Ini Langkah Prabowo Belanja Alutsista

Apalagi kerja sama jangka panjang dengan pembiayaan luar negeri yang jumlahnya sangat besar. "Toh, kesepakatan yang sederhana seperti KFX/IFX saja pemerintah masih kerepotan," ujarnya.

Kendati demikian, dia meminta pemerintah transparan dalam pengelolaan jumlah pembiayaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sekiranya diperlukan.

"Selain itu, road map pembangunan dan pengembangan alutsista serta sistem pertahanan juga harus dibuat, agar kami dapat terus mengawal bagaimana pembiayaan peremajaan dihabiskan," jelas putra dari Bupati Pandeglang Irna Narulita itu.

Baca Juga: Elektabilitas Pepet Prabowo, Ridwan Kamil Tak Sungkan Tawarkan Diri Dilamar Parpol

Artinya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dulu sebelum memutuskan langkah mengambil pembiayaan luar negeri untuk pembangunan Alpahankam.

"Jangan sampai bangsa ini terbelenggu dengan klausul pembiayaan luar negeri yang jumlahnya sangat besar, tapi proses dan hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan," bebernya.

Sebelumnya, Kemhan memastikan mereka tengah menyusun Perpres terkait pengadaan alutsista dengan menggunakan skema pinjaman luar negeri. Kemhan menjamin pinjaman asing untuk pengadaan ini tidak akan membebani keuangan negara.