Minta Dana Ribuan Triliun Buat Belanja Alutsista, Kemenhan: Itu Masih Rencana

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah kabar pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) yang disebut-sebut sebesar Rp 1.769 triliun dengan skema utang luar negeri yang ada dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam (Alat Pertahanan dan Keamanan) Kemhan dan TNI tahun 2020-2024.

Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan, angka yang ada di dokumen rancangan Perpres yang beredar tersebut tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya karena proses pembahasan masih berjalan.

“Apa yang tertera di dokumen yang beredar belum dapat dikonfirmasi. Pemerintah masih dalam proses perencanaan Perpres. Prosesnya masih berjalan. Mari ditunggu,” ujar Rodon dalam keterangannya, Sabtu (29/05/2021).

Baca Juga: Colek Prabowo, Demokrat Ingatkan Pemerintah Hari-hati Belanja Alutista Pakai Utang

Dalam rancangan Perpres Alpalhamkam yang beredar belakangan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dia tengah menyiapkan masterplan Alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar sekitar Rp 1,760 triliun. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.

Baca Juga: Persempit Ruang Gerak Mafia, Ini Langkah Prabowo Belanja Alutsista

Rodon mengatakan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan memodernisasi alutsista, diperlukan pembiayaan yang mahal.

Namun, alutsista itu sendiri akan dapat dipakai oleh TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam jangka waktu yang lama.

"Tapi bahwa diperlukan modernisasi Alutsista sih sebuah keniscayaan. Alutsista itu boleh tua tapi gak boleh usang. Old but not obsolete. Namun figur pertahanan juga mesti modern dan kuat. Eligible dan capability yang mumpuni," kata dia.