Bukan Lagi Latsarmil, Pemerintah Ganti Program Wajib untuk Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah Indonesia resmi mengubah pola pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Setelah melalui evaluasi menyeluruh, peserta tidak lagi diwajibkan mengikuti latihan dasar kemiliteran (Latsarmil), melainkan akan memperoleh pembekalan yang lebih berorientasi pada bela negara, kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengambil keputusan tersebut setelah muncul sorotan terhadap pelaksanaan program sebelumnya, termasuk insiden meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan. Evaluasi itu mendorong pemerintah menyesuaikan pendekatan agar tujuan pembentukan karakter tetap tercapai tanpa mengesampingkan aspek keselamatan peserta.

Baca Juga: Datang Tiba-tiba, Inilah Sosok Pihak Intervensi Sidang Praperadilan Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen Tentara Nasional Indonesia, Rico Ricardo Sirait mengatakan perubahan bukan hanya sebatas pergantian nama program. Pemerintah juga mengubah substansi pelatihan dengan mengurangi materi yang bersifat teknis maupun taktis militer.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial," ujar Rico, dikutip Selasa (30/6).

Dengan perubahan tersebut, sejumlah aktivitas yang sebelumnya identik dengan latihan kemiliteran tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum. Salah satunya adalah latihan menembak yang resmi dihapus dari rangkaian pelatihan calon pengelola koperasi.

Sebagai gantinya, peserta akan lebih banyak mendapatkan materi mengenai pembentukan karakter, peningkatan disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama tim, wawasan kebangsaan hingga penguatan kemampuan mengelola organisasi dan koperasi. Pendekatan baru itu diharapkan lebih relevan dengan tugas utama peserta sebagai pengelola koperasi desa maupun koperasi nelayan.

Kemhan menilai pembekalan bela negara tetap dapat ditanamkan tanpa harus mengedepankan latihan fisik bergaya militer. Fokus pelatihan kini diarahkan agar peserta memiliki mental kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan, serta kesiapan menghadapi tantangan dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Perubahan kebijakan tersebut tidak lepas dari arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan, yang memicu perhatian publik terhadap aspek keselamatan dan metode pembelajaran yang diterapkan.

Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan bahwa evaluasi mencakup berbagai aspek, terutama pemeriksaan kesehatan peserta. Menurutnya, kondisi fisik setiap peserta kini akan diperiksa secara lebih komprehensif sehingga intensitas latihan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.

Selain itu, satuan yang bertugas sebagai pelatih juga diminta menyesuaikan porsi latihan fisik agar tidak disamaratakan. Langkah tersebut diambil untuk meminimalkan risiko kesehatan sekaligus memastikan seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan secara aman.

Kemhan juga menekankan pentingnya penanganan medis yang cepat apabila peserta mengalami gangguan kesehatan selama program berlangsung. Sistem pemantauan kesehatan akan diperkuat sebagai bagian dari penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan.

Baca Juga: Jokowi Sudah Ingkari Janji 'Menjadi Rakyat Biasa' Melalui Safari Politik ke Lampung, Kata Feri

Tidak hanya aspek fisik, pemerintah turut mengevaluasi metode pembelajaran agar lebih adaptif dan memperhatikan kondisi psikologis peserta. Proses pelatihan akan lebih menitikberatkan pada pembelajaran yang membangun semangat kolaborasi, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi, serta suasana belajar yang lebih positif untuk calon pengelola dari Koperasi Desa Merah Putih.