Analis Nuklir Israel Keluarkan Peringatan: Waktu Bernegosiasi dengan Iran Berakhir

Ketika Iran terus melanjutkan program nuklirnya dan Amerika Serikat mendorong untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015, beberapa memperingatkan bahwa waktu untuk negosiasi telah berakhir.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (7/6/2021) mengatakan bahwa "masih belum jelas" apakah Teheran siap untuk mematuhi perjanjian nuklir yang ditandatangani dengan kekuatan dunia.

Baca Juga: Menlu Blinken ke China: Tragedi Tiananmen Penumpasan Mematikan

Berbicara pada sidang Komite Urusan Luar Negeri DPR, Blinken juga mengatakan bahwa waktu istirahat bagi Iran untuk merakit senjata nuklir bisa turun menjadi hanya beberapa minggu jika terus melanggar ketentuan pakta.

AS dan Iran memulai pembicaraan tidak langsung di Wina pada bulan April untuk mencapai kesepakatan dan melanjutkan kepatuhan dengan perjanjian nuklir yang dicapai pada tahun 2015, dan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018.

Setelah komentar Blinken, analis regional mengatakan bahwa pendekatan yang berbeda sekarang diperlukan.

Dr. Soli Shahvar, direktur pendiri Pusat Ezri untuk Studi Iran dan Teluk Persia di Universitas Haifa, mengatakan kepada The Media Line bahwa kebijakan “peredaan” Barat telah terbukti tidak membuahkan hasil.

"Saya tidak melihat alasan untuk terus mencoba kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau dalam melakukan negosiasi," kata Shahvar, menggunakan nama resmi untuk perjanjian nuklir, dilansir Jerussalem Post, Rabu (9/6/2021).

“Hal logis yang harus dilakukan adalah melanjutkan sanksi dan mengambil langkah yang lebih agresif terhadap Iran. … Jika saya seorang penasihat, saya akan merekomendasikan pengerasan kebijakan.”

Shahvar, seorang cendekiawan kelahiran Iran yang saat ini tinggal di kota pelabuhan Haifa, Israel utara, mengatakan bahwa tindakan yang lebih ketat tidak harus terbatas pada arena ekonomi, tetapi juga dapat mencakup mendukung kelompok hak asasi manusia di Iran dan menambahkan lebih banyak individu yang terhubung ke rezim ke daftar pantauan teroris.