Sementara itu, Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, ini merupakan urusan internal Israel. “Posisi kami selalu jelas. Yang kami inginkan adalah sebuah negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.”
Kementerian Luar Negeri Palestina menjelaskan, tidak tepat jika menyebut pemerintah baru Israel sebagai pembawa perubahan. Sebab, kebijakannya tidak akan berubah dari pemerintah sebelumnya.
Kementerian mengajukan sejumlah pertanyaan pada pemerintahan Bennett, termasuk “Apa posisi pemerintah baru mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka?”
Dikutip TRT World, Senin (14/6/2021), Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti memperingatkan, pemerintahan Bennett akan mendorong permukiman ilegal dan diskriminasi rasial. Bahkan, dia lebih ekstrem dari pemerintah sebelumnya.
“Pemerintah baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan Netanyahu karena ini adalah pemerintahan pendudukan, permukiman kolonial, dan diskriminasi rasial seperti pemerintah sebelumnya dan bahkan lebih buruk lagi,” kata Barghouti.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memberikan ucapkan selamat kepada dua pemimpin koalisi pemerintah Israel yang baru, Naftali Bennett dan Yair Lapid. Biden mengatakan, ia menantikan untuk memperkuat hubungan yang kuat dan tahan lama antara dua negara.
"Pemerintahan saya sepenuhnya berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Israel yang baru untuk meningkatkan keamanan, stabilitas, dan perdamaian bagi rakyat Israel, Palestina, dan masyarakat di seluruh kawasan," kata Biden dalam pernyataannya, Senin (14/6/2021).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto