Naftali Bennett: Pemimpin Israel yang Baru tapi Rasa Lama

Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri untuk dua tahun pertama, kemudian diteruskan oleh Yair Lapid yang berhaluan tengah. Bennett berjanji untuk memetakan arah baru yang bertujuan memulihkan perpecahan negara.

Dalam pidatonya, pandangannya juga konfrontatif soal Palestina. “Bulan lalu kita diingatkan bahwa konflik dengan Palestina masih ada,” ujarnya dikutip Jerusalem Post, kemarin.

Ia juga menekankan bahwa perang dengan Palestina adalah mengenai eksistensi Israel. “Ini bukan sengketa wilayah,” ia menekankan.

Menurut Bennett, pemerintahannya akan mendukung pembangunan di permukiman ilegal di semua wilayah pendudukan di Tepi Barat, termasuk wilayah yang masuk Area C. “(Kami akan) menguatkan permukiman di seluruh wilayah Israel,” kata dia.

Berdasarkan Perjanjian Oslo antara Israel dan Otoritas Palestina pada 1995, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dipecah menjadi tiga wilayah. Di antaranya Area A, B dan C.

Area C di bawah pemerintahan dan kendali keamanan Israel sampai kesepakatan final mengenai statusnya dicapai. Meski begitu, Israel terus melakukan pembangunan ilegal di wilayah itu. “Saya menjamin kepentingan nasional di Area C,” kata dia.

Bennett juga berjanji tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Israel akan meningkatkan kekuatan pertahanan dan penyerangannya.

Namun Bennett mengatakan, akan mempertahankan gencatan senjata di Gaza. Meski ia mengancam Hamas akan menyerang bila kelompok itu meningkatkan ketegangan. Bennett juga berjanji berusaha memulangkan pasukan Israel yang ditahan Hamas.

Kantor berita milik pemerintah Israel, KAN, melaporkan, sejumlah anggota parlemen dari partai ekstrem kanan dikeluarkan dari Knesset ketika mereka berusaha menghalangi Bennett berpidato. 

Warga Palestina tentu tidak menanggapi pemerintahan baru Israel dengan senang. Mereka mengatakan, sudah memprediksi Bennett yang kerap menyarankan aneksasi sebagian dari pendudukan Tepi Barat, tetap mengejar agenda sayap kanan yang sama dengan Netanyahu.

“Kami tidak mengandalkan perubahan apa pun dalam pemerintahan pendudukan karena mereka bersatu dalam kebijakan pembunuhan dan perampasan hak-hak Palestina,” kata Juru Bicara Hamas Sami Abu Zuhri dalam cicitan Twitter-nya, Minggu.

Juru Bicara Hamas yang lain, Fawzi Barhoum mengatakan, terlepas dari bentuk pemerintahan baru di Israel, itu tidak akan mengubah cara pandang entitas Zionis. “Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial yang harus kita lawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak kita,” kata Barhoum.