Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

'Dijodohkan' dengan Tokoh Ini, Ganjar Pranowo Bisa Melesat di Pilpres

'Dijodohkan' dengan Tokoh Ini, Ganjar Pranowo Bisa Melesat di Pilpres Kredit Foto: Instagram/Ganjar Pranowo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo merupakan salah satu sosok calon pemimpin Indonesia.

"Sekaligus, dia berpotensi kuat menjadi figur pendobrak parpol dan pemecah kepengapan iklim berpartai yang kian dahsyat belakangan ini," ucap Rachman dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Mas Ganjar Gak Kaleng-Kaleng, Elektabilitas Naik Terus, Netizen Ikut Beraksi: Kadrun Tambah Gila

Nama Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai tokoh senior parpol, kini mulai dipasangkan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Dalam pandangan Rachman, DPD RI menjadi gudangnya tokoh kepercayaan daerah yang bebas dari ikatan parpol.

Secara normatif, di lembaga itu berhimpun individu-individu yang memurnikan kembali sila keempat Pancasila bahwa amanat rakyat harus dipikul langsung oleh wakil-wakil yang dipilih rakyat tanpa diperantarai parpol.

"Dengan dasar berpikir seperti itu, satu dari sejumlah nama dari DPD yang layak untuk mendapat sorotan adalah LaNyalla Mattalitti," ungkap pria 41 tahun itu.

LaNyalla yang asal Jatim merupakan sosok murni independen, sedangkan Ganjar hingga kini masih merupakan orang parpol betapa pun dia menolak menjadi petugas parpol. "Ketika mereka berdua disandingkan, misalnya, Presiden LaNyalla Mattalitti dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo, tecerminlah sekian banyak kebinekaan Indonesia," kata Rachman.

Namun, dia menyebut ada tantangan yang mesti dibereskan, yakni membuka ruang bagi calon presiden independen di Pilpres. Amendemen UUD 1945 menurutnya menjadi jalan pembuka untuk hal itu.

Rachman menerangkan, kuncinya ada pada kesadaran rakyat, sampai berapa lama mereka sudi sepenuhnya dikerdilkan eksistensinya oleh orang-orang yang boleh jadi lebih loyal pada partainya ketimbang menyayangi masyarakatnya.

"Presiden adalah petugas rakyat. Namun ironisnya, ketentuan yang ada justru presidential threshold terus menjadi mainan parpol. Inikah kedaulatan rakyat? Atau justru kedaulatan parpol?" tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: