Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, eskalasi kasus Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan ini berisiko mengancam pemulihan ekonomi dalam negeri.
"Pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua tahun ini," kata Ma’ruf pada Selasa (6/7/2021).
Baca Juga: Wapres Akui Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah
Untuk itu, lanjutnya, saat ini pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan, termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah.
Wapres pun berharap agar alokasi belanja APBN tahun 2022 yang sedang disusun dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Selain itu, alokasi belanja APBN tahun 2022 yang saat ini sedang disusun harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dan memulai konsolidasi fiskal," tegasnya.
Selain dukungan untuk program PEN tersebut, pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan program perlindungan sosial, ketenagakerjaan, serta dukungan bagi UMKM, antara lain mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan non-Tunai atau Program Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa.
Berikutnya, ada Program Kartu PraKerja dan Program Padat Karya; serta Program pemberian bantuan usaha mikro, dan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum