Firli Sebut Dugaan Korupsi Lahan, Anies Siap-siap Digarap KPK!

Ketua KPK Firli Bahuri tiba-tiba menyebut dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Keterangan Anies Baswedan disebut sangat dibutuhkan KPK.

Pernyataan Firli itu bukan tanpa sebab. Anies disebut memahami penyusunan APBD DKI.

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami," kata Firli, Senin (12/7/2021).

Baca Juga: Suara Lantang Rocky Gerung Mengagetkan, Seret Nama Anies Baswedan

DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD kemungkinan juga tahu soal alokasi anggaran pengadaan lahan DKI.

"Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," tambah Filri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Akhir-akhir ini, KPK juga menetapkan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka. Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Satu lainnya adalah korporasi atas nama PT Adonara Propertindo. Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019.

Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka.

Baca Juga: Begidik Bos! Separuh Warga DKI Positif Covid, CS AHY Gak Ngomelin Anies? Jokowi Deh yang Kena..

Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu. Firli mengatakan KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. KPK, kata Firli, tak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif dan eksekutif," jelas Firli.

Bagi Firli, anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya.

"Jadi siapa pun pelaku yang terlibat, dengan bukti yang cukup, kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," urainya.