ASEAN Pasca-Pandemi: Pikirkan Lagi Kebijakan Fiskal dan Moneter Demi Kepentingan Publik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah krisis keuangan 2008, ibu kota dunia (khususnya di Barat) mengadopsi pendekatan penghematan selama satu dekade. Negara-negara G20 dengan hati-hati menyetujui stimulus yang setara dengan 2% dari PDB global.

Sekarang, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa negara-negara telah memotong pajak atau meningkatkan pengeluaran sebesar US$11,7 triliun sejauh ini — 12% dari PDB global — sebagai tanggapan atas kesulitan ekonomi dan gangguan akibat pandemi dan tindakan kesehatan masyarakat terkait.

Baca Juga: Di Kuartal I 2021, Utang Luar Negeri Filipina Tembus $97 Miliar, Ini Penyebabnya

Pemerintah, menurut laporan The Edge Market, Kamis (15/7/2021) mengeluarkan paket bantuan dengan ukuran rekor, berjumlah miliaran dolar. Di ASEAN, ukuran program stimulus bervariasi dari 5,7% PDB di Filipina hingga 10,9% di Indonesia, dan bahkan masing-masing 22,1% dan 26,2% di Malaysia dan Singapura.

Ide-ide kebijakan baru sedang dianut dalam krisis ini; bahkan ide-ide diberhentikan hanya beberapa bulan sebelumnya. Spanyol meluncurkan pendapatan dasar universal (UBI) pada Juni 2020, menawarkan pembayaran bulanan sebesar US$1.145 kepada 850.000 warga negara termiskin.

Demikian pula, Korea Selatan sedang menguji coba UBI dengan warga pedesaan di Provinsi Gyeonggi, menetapkan hingga US$443 per bulan per warga.

Para bankir sentral juga bereksperimen. Seperti yang dicatat oleh Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell, “[Kami] telah melewati banyak garis merah yang belum pernah dilewati sebelumnya … ini adalah situasi di mana Anda melakukan itu, dan Anda mengetahuinya setelah itu.”

Sebelum pandemi, pemerintah yang tenggelam dalam obsesi ideologis neoliberal telah lama skeptis menghabiskan terlalu banyak uang. Bahkan politisi nominal di sayap kiri mewaspadai program publik besar-besaran untuk menyelesaikan masalah sosial yang mendesak atau menyediakan kebutuhan dasar. "Tapi bagaimana Anda membayar untuk ini?" adalah pertanyaan umum ketika membahas program-program ini baik di legislatif maupun di media.

Kendala ideologis ini ada tiga. Yang pertama adalah kekhawatiran bahwa pengeluaran publik “menghabisi” pengeluaran swasta. Program pemerintah besar-besaran akan memaksa perusahaan swasta yang bersaing keluar dari ekonomi, sehingga memastikan bahwa pasar terlalu bergantung pada sektor publik dan tidak adanya kreativitas akan mengubah kapitalisme seperti yang kita kenal.

Yang kedua adalah kewaspadaan ideologis umum terhadap “pemerintahan besar”: Secara umum, politisi dan ekonom arus utama percaya bahwa barang dan jasa, bahkan yang kritis, paling baik disediakan oleh sektor swasta sedapat mungkin, menciptakan lapangan kerja dalam prosesnya.

Akhirnya, kaum kiri merasa bahwa peningkatan pengeluaran harus ditargetkan dengan hati-hati, dan bahwa tanpa kondisi dan pemantauan yang ketat, akan menyebabkan uang jatuh ke tangan yang disebut pembuat pasar, memperkaya status quo dan menggelembungkan pasar saham secara artifisial.

Pandemi menghancurkan keyakinan ini. Dalam krisis seperti ini, pengeluaran pemerintah adalah satu-satunya hal yang dapat membuat segalanya tetap bertahan. Menolak untuk mendukung ekonomi berarti memaksa orang untuk melalui penderitaan ekonomi lebih lama dari yang seharusnya atau membiarkan bisnis mati.

Keragu-raguan untuk melangkah lebih jauh berarti bahwa pemulihan dari krisis keuangan 2008 memakan waktu setidaknya satu dekade untuk beberapa negara (jika mereka benar-benar pulih). Pandemi yang mengancam depresi yang lebih lama dan lebih dalam ini, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Carmen Reinhart, kepala ekonom Bank Dunia, menangkap ini dengan baik: "Pertama-tama Anda khawatir tentang berperang, lalu Anda mencari cara untuk membayarnya."

Tidak jelas apakah pasar bebas dan sektor swasta menyediakan barang dan jasa penting yang menopang ekonomi dan masyarakat. Singkatnya, sektor swasta sering tidak menempatkan uang di tempat yang dapat memberikan manfaat terbaik meskipun selama beberapa dekade telah didesak oleh para ekonom neoliberal.

Pemerintah dapat dan harus membelanjakan uang untuk mendukung kegiatan ekonomi penting dan pengambilan keputusan yang tidak mampu atau tidak mau dibuat oleh sektor swasta, seperti mengatasi ketidaksetaraan dan memecahkan penyakit sosial ekonomi lainnya.

Yang aneh adalah bahwa dunia beroperasi di era uang mudah sepanjang tahun 2010-an. Bank-bank sentral di seluruh dunia memangkas suku bunga ke level mendekati nol untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran, hanya mulai dengan hati-hati meningkatkannya lagi dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara ini memiliki efek distorsi pada sektor swasta — seperti meningkatnya ketergantungan pada pasar saham dan modal ventura karena investor mengejar keuntungan — tampaknya tidak berpengaruh pada pengeluaran sektor publik, di mana pengeluaran seharusnya berorientasi pada kebaikan sosial dan sepenuhnya dibenarkan.

Faktanya, beberapa negara memiliki hasil negatif untuk obligasi mereka secara riil: orang benar-benar membayar pemerintah untuk mengambil uang mereka. Peluang yang sangat besar terlewatkan karena pemerintah tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan program pengeluaran besar-besaran, baik dalam penyediaan kebutuhan dasar, mendukung industri lokal yang penting, memulihkan lingkungan, R&D, atau bahkan hanya membangun dan memperbaiki infrastruktur.

Pemerintah Asean perlu mulai mempertimbangkan bahwa melonggarkan dompet untuk penyediaan barang publik khusus — seperti pendidikan dan perawatan kesehatan — mungkin menjadi pilihan terbaik bagi negara-negara bahkan di luar krisis besar. Ketika negara memiliki tabungan berlebih, atau ketika warga ingin membeli obligasi pemerintah sebagai aset yang aman, pemerintah harus mengambil kesempatan itu dan menentukan bagaimana dana ini dapat dibelanjakan untuk melayani kepentingan publik dengan baik.

Banyak program nasional yang ambisius, dari “Kesepakatan Baru Hijau” di AS hingga “Perumahan Untuk Semua” di India, telah dibatasi, jika tidak dihilangkan seluruhnya, oleh kekhawatiran bahwa program tersebut akan terlalu mahal. Jika pemerintah Asean tiba-tiba merasa bebas untuk mengeluarkan pengeluaran publik, mereka dapat berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan, membayar penyediaan kebutuhan dasar dan layanan publik yang penting bagi publik, dan berinvestasi dalam R&D untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan di masa depan.

Tidak setiap negara akan selalu dalam situasi ini. Beberapa negara sudah memiliki terlalu banyak utang; yang lain mungkin menawarkan hasil yang tidak berkelanjutan pada obligasi mereka; akhirnya, pihak lain perlu berhati-hati dalam mendanai proyek mereka melalui utang dari luar negeri. Tetapi ketika negara-negara memiliki kesempatan untuk berinvestasi di masa depan mereka, mereka tidak boleh membiarkan kendala ideologis menghalangi mereka untuk melakukannya.

Mengingat bahwa pandemi telah memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah di seluruh Asean dapat memulai program untuk mengubah ekonomi mereka secara radikal agar lebih cocok untuk dunia yang ditandai dengan pemanasan global, keterbatasan sumber daya, dan bahkan lebih banyak lagi pandemi.

Ini akan menghabiskan uang dengan baik dan memberikan pengembalian yang baik, meskipun tidak tercermin di pasar saham atau peningkatan kekayaan sebesar 1%. Jadi, kuncinya adalah menargetkan pengeluaran dan tidak membiarkannya disalurkan melalui saluran pasar yang ada ke tangan pasar keuangan dan, dengan perluasan, orang kaya.

Diskusi ini mengarah pada pertanyaan: Apakah ini saatnya untuk memikirkan kembali legitimasi dari pengeluaran publik tertentu? Warga harus meminta pemerintah mereka untuk memotong pengeluaran militer yang membengkak – seringkali menjadi sumber korupsi besar – dan infrastruktur yang berlebihan dan mahal seperti bandara dan pelabuhan besar, atau bahkan penekanan yang tidak proporsional pada digitalisasi.

Sebaliknya, bagaimana dengan menyediakan akses lengkap ke perumahan murah? Ini akan memberikan keamanan keluarga berpenghasilan rendah, memberikan mereka lebih banyak fleksibilitas untuk berinvestasi dalam diri mereka sendiri dan rumah tangga mereka; aset yang dapat mereka gunakan untuk memulai bisnis mereka sendiri; dan kesehatan yang lebih baik, memperluas kemampuan mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang diperluas ini akan membantu membayar kembali utang publik. Investasi di bidang ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat biasa. Utang publik tidak berbahaya jika digunakan untuk meningkatkan standar hidup dan memberikan keselamatan dan keamanan.

^{Chandran Nair adalah pendiri dan CEO Global Institute for Tomorrow. Artikel ini adalah bagian dari serangkaian bidang utama di mana ASEAN, sebagai bagian dari sistem regional dan global, perlu mempertimbangkan untuk mengubah dirinya sendiri jika ingin belajar dari pandemi, mengidentifikasi peluang masa depan, dan mencapai perubahan sosial menjadi lebih baik.}