Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa meski PPKM Darurat sudah berganti nama, esensi kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat perlu untuk diperpanjang kembali mengingat angka kasus positif belum melandai.
"PPKM harus dilanjutkan kerena pemulihan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Panglima perang saat ini adalah sektor kesehatan, ekonomi penting, kalau kita mementingkan ekonomi dan banyak korban berjatuhan jadi percuma seberapa pun dana dan energi yang dikeluarkan akan terbuang percuma," ujar Direktur Program Indef, Esther Dwi Astuti, dalam diskusi PPKM: Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti, Senin (26/7/2021).
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Tiga Inmendagri Diterbitkan
Esther mengatakan, alasan perpanjangan kembali PPKM karena saat ini angka kasus positif Indonesia menempati peringkat pertama negara-negara ASEAN dengan jumlah 3,1 juta. Jumlah tersebut dinilainya berpotensi membesar mengingat jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
Dia mencontohkan saat pandemi mulai terdeteksi pada bulan Januari hingga Februari 2020 silam di China. PadA 23 Januari 2020, untuk pertama kali, Pemerintah China memberlakukan lockdown di Kota Wuhan. Namun, pada 12 Februari 2020 ibu kota provinsi Hubei membuka jalur bisnis. Akibatnya, penyebaran Covid-19 makin meluas. Kebijakan lockdown diterapkan kembali dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi China mengalami minus -6,9 persen.
"Namun, perlahan kasusnya sudah melandai akibat lockdown dilakukan dan vaksinasi dipercepat termasuk 3T dilakukan. Maka, pertumbuhan China berangsur naik jadi jangan takut kalau pemerintah melakukan lockdown. Panglimanya pandemi ini adalah kesehatan bukan ekonomi," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bethriq Kindy Arrazy
Editor: Puri Mei Setyaningrum