Berkali-kali Si Anies Kelebihan Bayar, Pendukung Jokowi Curiga, Jangan-Jangan Ada Modus...

Sebelumnya BPK kembali mendapati kelebihan pembayaran yang dilakukan Gubernur Anies Basweda soal pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah atau TKD kepada pegawai yang sudah wafat dan pensiun.  

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Pemut Aryo Wibowo dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 menyebut kelebihan uang yang dibayarkan dari seharusnya mencapai Rp862,7 juta. Baca Juga: Dokter Tirta Bungkam Ade Armando: Jangan Bicara Hal di Luar Kompetensi!

“Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp862,7 juta,” kata Pemut dalam laporan tersebut, dikutip Suara.com.

Rinciannya, pertama Anies melakukan kelebihan pembayaran pada pegawai yang sudah pensiun. Satu orang pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sudah pensiun mulai 1 Januari 2020 masih menerima gaji senilai Rp6,33 juta.

Lalu ada juga pembayaran kepada Pegawai Pensiun Atas Permintaan Sendiri atau APS. Sebanyak 12 orang dari enam OPD, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur masih mendapatkan gaji.

Total dana yang yang dikucurkan kepada pegawai pensiun APS tersebut mencapai Rp154,9 juta.

Lalu ada 57 pegawai wafat yang masih menerima gaji/TKD/TPP dari 7 OPD. Gaji dan TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut seluruhnya senilai Rp352,9 juta.

“Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai wafat tersebut telah dilakukan pengembalian senilai Rp17,09 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai,” demikian bunyi laporan itu.

Selanjutnya, ada juga Pegawai Melaksanakan Tugas Belajar yang masih menerima TKD/TPP. 31 orang dari delapan OPD menerima total Rp344,6 juta.

“Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan pengembalian senilai Rp54,8 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai,” lanjut laporan itu.