Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sering Kritik Pemerintahan Jokowi, PDIP Diomongin Sama Politisi Gerindra: Tampar Muka Sendiri

Sering Kritik Pemerintahan Jokowi, PDIP Diomongin Sama Politisi Gerindra: Tampar Muka Sendiri Kredit Foto: Arief Poyuono
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ikut geregetan dengan hujan kritik yang dilayangkan partai oposisi dan koalisi kepada Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Para pengkritik itu ditantang beraksi nyata, bukan omong doang.

“Ayo gelar mosi tidak percaya kepada Jokowi terkait penanganan Covid-19. Berani nggak?,” ujar politisi senior Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Gak Kira-Kira PDIP Bombardir Jokowi, Gerindra Ikut Nyamber, Kita Udah Mau Tenggelam sama Utang!

Pernyataan dia itu sebagai respons atas kritik kepada Presiden Jokowi yang dinilai hanya sebatas pencitraan semata. Mulai dari Partai Demokrat yang menyebut bangsa gagal alias failed nation soal cara Jokowi melawan virus asal Wuhan, sampai elite partai penguasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga ikut-ikutan.

Pengkritik dari Banteng pun bukan kader biasa. Di adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani yang menyinggung soal data anak-anak yatim piatu karena pandemi. Bahkan dua legislator dari PDIP, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu juga mengkritik mengapa Pemerintah tidak memilih opsi lockdown.

Poyuono mengaku gerah dengan banjir kritik terhadap Pemerintah. Bukan masalah isi kritiknya, mantan politisi PDIP ini menilai caranya saja yang tidak pas. Menurutnya, baik PDIP dan Demokrat sudah tahu jalan legal mengkritik. Misalnya, menggunakan hak angket di DPR membuat Panitia Khusus (Pansus).

“Kalau cuma kritik, mana didengar Pemerintah. Yang ada cuma adu mulut di media sosial dan media-media. Ayo, berani nggak bentuk Pansus,” tantangnya.

Wakil Ketua DPP Gerindra medio 2015-2019 ini menilai, sewajarnya wakil partai di parlemen menggunakan hak konstitusionalnya menguliti kebijakan Pemerintah. Misalnya, tentang tata kelola Pemerintah melawan pandemi Covid-19.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: