Permudah Izin Perkebunan Sawit, Aplikasi Ini Dapat Digunakan

Salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola perkebunan adalah dengan mewujudkan satu data, satu pintu untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, monev dan perizinan perkebunan.

Oleh karena itu, pemerintah membuat sistem informasi perkebunan (SISBUN). Khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit, terkait data satu pintu terdapat SIPERIBUN yakni perizinan perusahaan dan E-STDB untuk pekebun.

Baca Juga: Daerah Ini Jadi Prioritas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Barat

Aplikasi SIPERIBUN terus dikembangkan terkait perizinan. Lantaran proses perizinan perkebunan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, maka Ditjenbun mendorong daerah diminta mengisi aplikasi ini.

“Meskipun aplikasi sudah tersedia tetapi bila di daerah tidak ada niat untuk mengisinya dan memperbaiki tata kelola ya tidak berjalan. Kita harus sering turun tangan minta daerah untuk memperbaiki tata kelola perizinan sesuai arahan dari pusat dan memasukkan dalam aplikasi,” tutur Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Heru Tri Widarto seperti dikutip dari InfoSAWIT. STDB merupakan pelayanaan pemerintah pada pekebun dan merupakan syarat untuk bersertifikat ISPO.

Aplikasi ini sudah bisa diakses lewat HP android dan untuk beberapa aplikasi masih berbasis web. Aplikasi-aplikasi ini juga menjadi bagian dari pembinaan petani. Syaratnya, pekebun harus memiliki akses pada jaringan internet. Tetapi di daerah-daerah yang petani masih kesulitan menjangkau internet, Ditjenbun membuat materi cetak untuk diteruskan pada dinas dan penyuluh.

Saat ini sudah banyak petani yang menggunakan internet sehingga aplikasi-aplikasi ini akan terus diperbaiki. PSR online menunjukkan petani sudah melek teknologi. Aplikasi yang dibuat oleh BPDPKS ini sudah diakses petani yang akan melakukan PSR. “Saya minta dinas yang membawahi perkebunan, petugas pendamping, pengusul supaya membantu petani di lapangan untuk mengisi aplikasi PSR online ini,” kata Heru.

Aplikasi PSR online ini juga sedang dalam proses perbaikan. BPK sudah merekomendasikan aplikasi ini terintegrasi dengan data Dukcapil, sistem penyuluhan pertanian, data kawasan hutan, dan bukti kepemillikan lahan. Tidak hanya itu, BPDPKS saat ini juga tengah mengembangkan aplikasi pengembangan SDM.