Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cuma Didemo Ratusan Ribu Mahasiswa Soeharto Mundur, Jokowi Didemo Jutaan Orang...

Cuma Didemo Ratusan Ribu Mahasiswa Soeharto Mundur, Jokowi Didemo Jutaan Orang... Kredit Foto: Antara/Aruna
Warta Ekonomi, Jakarta -

Meskipun tidak ingin jadi Presiden maupun bikin partai politik, Habib Rizieq Shihab (HRS) dianggap memiliki daya gempur secara konstitusi yang dahsyat.

Begitu tanggapan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera, yang mempertanyakan soal kekuatan politik Habib Rizieq.

"Kapitra seharusnya paham jas merah, juga jas hijau," ujar Novel dikutip dari RMOL di Jakarta, Minggu (5/9/2021).

Baca Juga: Novel Cs-nya Habib Rizieq Sindir Jokowi-Ma'ruf, Sebut Ibadahnya Tak Berguna dan Percuma

Karena kata Novel, turunnya Presiden Soekarno adalah kekuatan politik jalanan, begitu juga turunnya Presiden Soeharto.

"Dan ingat turunnya Soeharto cuma ratusan ribu mahasiswa, namun Soeharto sebagai negarawan sejati bisa mengundurkan diri dan itu terhormat," kata Novel.

Hal tersebut kata Novel, berbeda dengan Jokowi. Karena, Jokowi sudah didatangi masa aksi bela Islam dengan jutaan orang, akan tetapi tidak turun dari jabatannya.

"Bahkan malah melindungi penista agama serta mengkriminalisasi ulama, padahal zaman Soeharto dan Soekarno tidak ada yang tangkapi itu para pendemo," tegas Novel.

Habib Rizieq sendiri kata Novel, tidak memiliki ambisi untuk menjadi Presiden. Sehingga, Habib Rizieq tidak mau bikin partai.

"Namun daya gempur beliau secara konstitusi dahsyat seharusnya rezim ini malu dan tahu diri bahwa kekuasaannya sekarang adalah curang berdasarkan putusan MA dan bahkan TSM dengan korban nyawa petugas KPPS serta syahidnya umat Islam depan Bawaslu dan sekitarnya ketika itu," pungkas Novel.

Sebelumnya, Novel Bamukmin sudah menyatakan kesiapannya maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Novel menegaskan, setiap warga negara memilik hak untuk memilih dan dipilih. Hal itu, kata dia, dilindungi oleh undang-undang dasar 1945. Namun demikian, sampai saat ini Novel belum bergabung dengan partai manapun.

Lalu bagaimana peluangnya? Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia atau RPI, Fernando EMaS, alih-alih ikut Pilpres, Novel diminta lebih dulu bersaing di Pileg mendatang.

Baca Juga: Termasuk Genk 212, Camkan Baik-Baik! Yahya Waloni Bukan Ustad, Ilmunya Masih Cetek!

Sebab, selain skalanya lebih kecil, pria yang kerap mengenakan sorban putih tersebut diyakini bakal diusung partai besar seperti PKS.

"Sebaiknya, Novel bersiap ikut Caleg (Calon Legislatif) DPRD DKI Jakarta saja. Siapa tahu keberuntungan berpihak kepadanya pada 2024," kata EMaS, seperti dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com, Rabu (01/09/2021).

Menurut Fernando, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini bersaing dengan Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saja masih sulit mendapat dukungan parpol. Apalagi Novel Bamukmin yang namanya belum diperhitungkan dalam survei capres maupun cawapres.

Novel berulang kali menegaskan kesiapannya maju di Pilres 2024 mendamping Anies Baswedan. Ia menegaskan haknya maju sebagai capres.

"Siap (maju sebagai cawapres mendampingi Anies). Karena hak warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih, dan dilindungi undang-undang," ujarnya menegaskan.

Baca Juga: Oh Mas Anies, Duit Rakyat Rp4,48 T Dipakai yang Enggak-Enggak, Ente Boros Juga Ya! Gua Kira Pelit

"Tentunya semua dengan izin Allah serta doa dan dukungan dari ulama dan umat islam, karena sejatinya negara ini merdeka dengan peran penuh ulama, tokoh dan umat dan peranan umat sudah bangkit di ABI (Aksi Bela Islam) 212," lanjutnya.

Selain figur Anies, Novel mengaku siap jadi cawapres lantaran merasa terpanggil untuk menyelematkan bangsa Indonesia dari rezim yang menurutnya telah dikuasai pengkhianat yang tunduk pada kekuasan asing.

"Karena saat ini saya melihat rezim ini dikuasai oleh para pengkhianat negara dan Pancasila, sampai-sampai penegak Pancasila (ulama) dikriminalisasi."

"Dan negara ini sudah dikuasai para pengkhianat bangsa yang menjadi jongos para asing dan aseng sehingga negara ini harus diselamatkan," urainya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: