Nah Lho! Borok Anies Baswedan Dibongkar Terang-terangan oleh PSI di Rapat Paripurna

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI  Jakarta membuka salah satu borok Gubernur Anies Baswedan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza dalam rapat paripurna pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Tahun Anggaran 2020. Rapat digelar di gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2021).

Dia menyebut Anies Baswedan paling malas datang mengikuti rapat bersama anggota dewan saat pembahasan anggaran. Dia menegaskan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kerap mangkir dan terkesan menghindari rapat pembahasan anggaran.

Dalam rapat paripurna kali ini, Anies Baswedan lagi-lagi mangkir, dia diwakilkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza).

Baca Juga: Survei Capres 2024: Prabowo & Anies Kejar-kejaran, Mohon Maaf AHY Ketinggalan Jauh

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pak wagub yang selalu hadir di rapat-rapat penting seperti ini menggantikan pak gubernur yang kalau saya lihat di rapat seperti anggaran ini tidak terlihat hadir. Mungkin beliau ada kesibukan lain, tapi saya menghargai pak wagub," kata Anthony dalam rapat.

Usai rapat, Ariza kemudian memberikan sejumlah alasan terkait ketidakhadiran Anies Baswedan dalam rapat-rapat penting di DPRD DKI Jakarta. Ariza bilang Anies Baswedan kerap tak hadir rapat karena ada urusan lain yang tak kalah penting, maka dirinya selalu mewakili Pemprov DKI untuk menghadiri rapat di DPRD DKI Jakarta.

Terkait ketidakhadiran Anies pada rapat hari ini, Ariza mengatakan, Anies berhalangan hadir lantaran harus menghadiri rapat lain bareng jajarannya di Pemrov DKI.

"Kalau Pak Anies berkesempatan tentu beliau juga akan hadir bersama dengan wagub. Tapi, hari ini pak gubernur ada acara lain yang tidak bisa diwakilkan," ujarnya.

Hal seperti ini, kata Ariza, lazim terjadi di pemerintahan dan bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, yang terpenting semua proses bisa berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang ada.

"Tugasnya bergantian antara gubernur dan wagub saling membagi. Saya kira itu biasa saja, tidak mesti bersama-sama hadir, kita kan bagi tugas," kata Ariza.