Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Peringatan Keras! Istana Minta Pendukung Jokowi Pada Tobat!

Peringatan Keras! Istana Minta Pendukung Jokowi Pada Tobat! Kredit Foto: Biro Pers, Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tegas menolak jabatan presiden tiga periode. Dia mengatakan hal itu karena Jokowi ingin tegak lurus pada konstitusi di UUD 1945.

“Kami mengatakan Presiden sudah menunjukkan sikap politik. Nah ini tidak untuk mencampuri agendanya MPR. Kami hanya mengatakan sikap politik Pak Jokowi bahwa beliau setia terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 7 UUD 1945,” ujar Fadjorel dikutip Populis.id, Minggu (12/9/2021). 

Karena itu, Fadjroel mengatakan semestinya pendukung Presiden Jokowi paham terhadap aturan tersebut. Sehingga tidak mungkin Jokowi menabrak aturan demi menjabat kepala negara selama tiga periode.

Baca Juga: Harta Kekayaan Jokowi Tembus Rp63,6 Miliar: Selamat Ya Pak, Anda Makin Tajir di Tengah Pandemi!

Baca Juga: Heboh Jokowi Umumkan Indonesia Bebas Masker, Ini Faktanya...

“Hendaknya siapa pun yang mendukung beliau (Jokowi-Red) itu hendaknya juga tegak lurus dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tegak lurus dengan UUD 1945, tegak lurus dengan reformasi,” katanya.

“Jadi orang-orang yang mendukung beliau juga perlu tegak lurus kepada Jokowi. Artinya dengan sikap politik beliau,” tambahnya.

Menurut Fadjroel ada pihak yang mendorong wacana tiga periode kepada Jokowi pun sudah bertobat. Meski demikian, Fadjroel tidak menyebut siapa yang dimaksud.

“Saya lihat ada yang beberapa menyuarakan itu (presiden tiga periode) sudah pada bertobat juga. Entah tobatnya tobat beneran atau tobat seperti apa kita enggak ngerti,” ungkapnya.

Fadjroel menuturkan, Presiden Jokowi menginginkan adanya regenerasi untuk jabatan kepala negara. Sehingga tidak mungkin Jokowi memaksakan jabatan presiden tiga periode. 

“Jadi tiga periode perpanjagannya pun tidak, karena ini untuk menghormati UUD 1945, proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia dan menghormati agenda reformasi,” tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: