Indef Kritik Pembangunan KEK Hanya Fokus pada Insentif: Persiapannya Tak Komprehensif

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengkritik upaya pemerintah terhadap pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dinilai persiapannya tak komprehensif.

Ia memandang pemerintah terlalu fokus pada pemberian insentif fiskal bagi investor dan cenderung abai pada aspek penting lain, misalnya ketersediaan infrastruktur.

Baca Juga: Investasi Jangka Pendek Lebih Diminati, INDEF: Perlu Jaminan Demi Dongkrak Investasi Jangka Panjang

"Saya lihat ada beberapa KEK yang perkembangannya lambat, tapi ada beberapa yang cukup impresif. Salah satu [alasan perkembangan lambat] adalah karena penyiapannya yang tidak komprehensif," kata Heri dalam siaran "INDEF Talks: Pasang Surut Kawasan Ekonomi Khusus" di ofisial Instagram INDEF, Senin (13/9/2021).

Ia kemudian mencontohkan KEK di Sumatra Selatan Tanjung Api-Api yang menghadapi permasalahan lahan. "Harusnya ketika suatu pihak mengusulkan kawasan ekonomi khusus, misal pemerintah atau badan usaha, mereka harusnya sudah memastikan ketersediaan lahan telah clear and clean untuk dijadikan kawasan yang mampu menjual dan meningkatkan daya tarik bagi investor. Jadi tidak bisa separuh-separuh persiapannya," papar Heri.

Peneliti Indef itu melihat pemerintah memberikan banyak insentif untuk pembangunan KEK sebagaimana yang tercantum di laman resmi KEK. Akan tetapi, ia menekankan insentif bukan hal utama yang dibutuhkan investor. Menurutnya, kesiapan infrastruktur merupakan hal yang lebih dipertimbangkan oleh investor. Hal ini disebabkan investor cenderung memilih investasi yang sifatnya jangka panjang.

"Investasi yang bersifat direct investment, baik itu dari asing maupun dalam negeri, melihat investasi jangka panjang," ujar Heri.

Heri mengatakan, dalam pembangunan KEK seharusnya pemerintah memastikan kelengkapan infrastruktur dalam lingkungan KEK. Kelengkapan yang ia maksud mencakup infrastruktur dasar hingga akses transportasi dan logistik.

"Agar investor mudah melakukan operasi kegiatan produksi, seperti mendatangkan bahan baku kemudian menjual produknya ke pasar. Artinya, butuh konektivitas dari KEK tersebut ke pasar. Nah, itu yang memang harusnya dibangun, selain pemerintah memberikan insentif fiskal," jelasnya.