Anggota DPR RI Warning Pemerintah Jokowi, Bahaya Ini...

Anggota DPR RI Effendi Simbolon blak-blakan mengaku sulit untuk membuat definisi tunggal ketika berbicara tentang Papua.

Apalagi, khususnya mengenai gerakan separatis atau teroris yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca Juga: Novel Baswedan Cs Dipecat, Jokowi Kena Ultimatum BEM SI, Ancam Turun ke Jalan

Hal tersebut diuungkapkan Effendi Simbolon secara virtual dalam dialektika demokrasi yang bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua" di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

"Apa pun terminologinya, intinya mereka sebenarnya ingin memperjuangkan kembali hak referendum mereka, kira-kira itu intinya," jelas Effendi Simbolon.

Politikus PDIP itu menilai, strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan di Papua agak tertinggal dari dinamika dan kemajuan KKB.

"Kita agak sulit untuk menarik simpati dari masarakat yang boleh dikatakan masih banyak yang berpihak dari perjuangan kelompok yang menginginkan referendum atau menginginkan kemerdekaan melalui referendum itu," ungkap Effendi Simbolon.

Oleh sebab itu, Effendi Simbolon mengaku khawatir Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) tidak menjadi jawaban atas berbagai masalah di Papua.

Sebaliknya, sangat mungkin kejadian di Timor Timur akan berulang kembali di Papua.

Di satu sisi Indonesia terlalu jauh ke depan proaktif memperjuangan hak-hak kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, tetapi di sisi lain mengesampingkan referendum yang diperjuangkan di Papua.

"Kalau selama ini upaya pemerintah melakukan pembangunan, saya kira biasa-biasa saja. Saya jujur pribadi ingin membangun kemajuan yang berarti bagi papua," jelas Effendi Simbolon.

"Saya kira infrastruktur yang kita bangun seperti membangun kompleks PON, saya dengan segala hormat mengatakan dari bentuk bangunannya saja tidak menunjukkan bahwa kita ingin memajukan mereka 50 tahun ke depan, bangunan-bangunannya seperti tahun 60-an," sambungnya.

Menurut Effendy Simbolon, belajarlah dari negara lain seperti Amerika memanjakan Alaska, Hawaii dan lain sebagainya.

"Itu kan salah satu bentuk pendekatan yang mereka lakukan untuk tidak adanya benih-benih pemberontakan dari komunitas alaska dan lainnya," pungkasnya.