Kredit Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan
“Pemerintah melakukan intervensi dengan membangun lahan baru berupa kampung rumput laut yang diproyeksikan akan dibangun mulai tahun depan di Maluku Tenggara dan Sumba Timur. Namun demikian, untuk lokasi lain tidak akan kita tinggalkan dan tetap akan kami lakukan pembinaan serta kami hubungkan dengan pihak swasta maupun lembaga permodalan untuk pengembangan daerahnya,” beber Tebe.
Tebe menilai kerja sama yang telah dibangun dengan Yayasan Kalimajari dengan menerapkan pendampingan teknologi kepada pembudidaya di NTT, Papua dan Papua Barat telah mampu mendorong kemitraan untuk meningkatkan penelitian dan produksi bibit rumput laut. Ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia khususnya di wilayah timur.
“Selain itu, strategi, sistem penyediaan dan distribusi rumput laut beserta pengetahuan budidayanya juga turut diperbaharui serta membangun keterlibatan intermediary bibit rumput laut swasta untuk sumber bibit yang berkelanjutan,” jelas Tebe.
Tebe optimis kebijakan yang diambil oleh KKP dapat menjembatani persoalan yang dihadapi terutama terkait penurunan kualitas bibit yang masih menggunakan metode konvensional.
“Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memiliki 15 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia yang bisa dijadikan partner di lapangan untuk bersinergi mendukung program peningkatan produktivitas budidaya rumput laut,” pungkas Tebe.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
Tag Terkait:
