DPR Minta Pemerintah Lakukan Penataan Ulang Industri Nikel di Dalam Negeri

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menilai adanya dugaan monopoli survey dalam lingkaran smelter. Bahkan ditemukan data bahwa teman-teman pengusaha nikel terancam diblacklist oleh smelter.

“Kalau dulu survei di smelter mengharuskan pakai Intertek dan kemudiaj bermasalah lalu diganti dengan Anindya. Untuk itu kami juga sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi,” kata Andre.

Untuk mendorong penyelesaian polemik ini, Komisi VI dan Komisi VII akan segera mengundang Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian dan Menteri Investasi untu membuat rapat gabungan demi mencari solusi yang ada.

“Ini untuk menyelamatkan nasib pengusaha nasional kita dan memastikan Sumber Daya Alam (SDA) kita bermanfaat dan menguntungkan rakyat Indonesia, bukan menguntungkan kepentingan asing,” ungkap dia.